ALIPP Datangi KPK Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Kasus Korupsi di Banten

ALIPP Datangi KPK Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Kasus Korupsi di Banten
Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/)
Laurens Dami / JEM Jumat, 26 Juni 2020 | 10:23 WIB

Serang, Beritasatu.com - Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) kembali mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (25/6/2020), untuk menanyakan tindak lanjut kasus dugaan korupsi di Banten yang telah dilaporkan lembaga itu pada 20 Desember 2018.

Kasus yang dimaksud yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan SMKN/SMAN dan kasus pengadaan komputer UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) pada tahun anggaran 2017-2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada menjelaskan bahwa sejak persoalan itu dilaporkan 20 Desember 2018 lalu, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait tindak lanjut atas perkara tersebut.

"Saya ingin mendapatkan penjelasan atas progres dari kasus itu dari KPK. Sudah satu tahun setengah kita tunggu, tapi belum juga ada kabar," ujar Uday.

Uday menjelaskan bahwa sebelum mendatangi KPK kali ini, ia mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa KPK ternyata menindaklanjuti pengaduan itu, di antaranya dengan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit investigasi.

"Sumber saya mengatakan bahwa BPKP sudah menyelesaikan audit investigasinya dan hasilnya pun sudah diserahkan lagi kepada pimpinan KPK," kata Uday.

Lebih lanjut Uday yang konsisten melakukan pengawasan penggunaan uang rakyat ini mengatakan bahwa hasil audit investigasi itu menunjukkan adanya potensi kerugian keuangan negara yang sangat besar. "Dalam dokumen itu nampak ada potensi kerugian keuangan negara miliaran rupiah,” ujarnya.

Uday mengungkapkan bahwa persoalan yang diaudit investigasi oleh BPKP itu adalah sampel saja, yaitu pengadaan lahan unit sekolah baru (USB) untuk SMKN/SMAN.

"Yang diaudit investigasi yaitu lahan SMKN 7 di Tangerang Selatan. Sekolah itu kita juluki “sekolah helikopter,” sebab tidak ada akses jalan bagi siswa untuk sekolah. Karena sekelilingnya bangunan dan tanah orang lain," kata Uday.

Menurut Uday, jika persoalan ini segera ditindaklanjuti, ini adalah waktu yang tepat bagi KPK untuk membangun kembali kepercayaan publik yang belakangan merosot atas kinerja KPK.

"Persoalan korupsi di Banten sudah merebak kembali. Karena itu KPK harus segera menindaklanjuti temuan BPKP itu. Kami percaya Pak Firli dan jajaran Pimpinan KPK punya semangat untuk bersama rakyat memberantas korupsi," tegas Uday

Untuk diketahui, ALIPP telah melaporkan kasus dugaan korupsi di Banten ke KPK melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. ALIPP menduga, kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp23,8 miliar.

Uday menjelaskan, pada tahun 2017 terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN untuk pegadaan komputer UNBK sebesar Rp 25 miliar yang diberikan ke Bidang SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten. Anggaran ini rencananya untuk pengadaan 125 paket yang per pekatnya terdiri dari 20 unit komputer atau totalnya 2.500 unit dengan harga per paket Rp 00 juta.

Namun anggaran yang bersumber dari DAK tersebut tidak digunakan dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2017.

Pada ABPD Perubahan tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten kembali mengganggarkan untuk pengadaan komputer UNBK senilai Rp40 miliar dengan kualitas yang sama dalam DAK. Anggaran sejumlah itu untuk pengadaan 160 paket yang per paketnya terdiri 20 unit komputer dengan harga Rp253 juta. Totalnya 3.200 unit komputer.

Berdasarkan hasil analisis ALIPP, telah terjadi tindak pidana korupsi dengan cara mark up harga sebesar Rp53 juta per paket. Dugaan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp8,3miliar.

Kerugian keuangan negara tersebut bertambah menjadi sekitar Rp9,9 miliar karena tidak dilakukan cek fisik untuk memastikan kesesuaian spesifikasi, tidak dilakukan setting/komisioning, serta tidak dilengkapi papan ketik (keyboard) dan tetikus (mouse).

Sedangkan untuk anggaran tahun 2018, lanjut Uday, terdapat anggaran Rp25 miliar untuk pengadaan komputer UNBK untuk 100 paket atau 2.000 unit komputer. Pengadaannya dilakukan pada triwulan IV 2018. Padahal pengadaan barangnya dilakukan pada akhir Februari 2018.

Adapun nilai kontrak pengadaan tersebut sebesar Rp24,9 miliar. Kemudian pejabat terkait meminta agar mencairkan dana Rp1,2 miliar karena uang temannya sudah habis untuk mengurus pengadaan komputer tersebut dan sudah terlalu lama. Namun di luar sepengetahuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), sudah dibayarkan.

Menurut Uday, hal tersebut menyalahi ketentuan di samping diduga adanya suap kepada pihak tertentu sejumlah Rp60 juta. Akibatnya diduga terjadi kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Tidak berhenti di situ. ALIPP juga melaporkan dugaan korupsi pengadaan lahan SMAN/SMKN tahun anggaran 2017. Pengadaan lahan ini untuk membangun unit sekolah baru (USB) SMAN dan SMKN senilai Rp40 miliar dan Rp868,5 juta.

"Dalam dokumen executive summary terdapat selisih nilai wajar apprasial dengan nilai ganti rugi rata-rata Rp1000-Rp4.206," katanya.

Uday mengaku pihaknya telah melakukan ivestigasi pemebasan lahan lahan untuk SMKN 7 Tangerang Selatan, SMAN I Bojongmanik, Lebak, dan SMAN serta SMKN Cikeusik, Lebak.

"Kerugian keuangan negara atas pembebasan 3 lahan tersebut setidaknya berjumlah Rp12,6 miliar," katanya.  

 



Sumber: BeritaSatu.com