Banyak Anak Terganjal Peraturan Usia PPDB Jakarta, KPAI Minta Disdik Tambah Kursi

Banyak Anak Terganjal Peraturan Usia PPDB Jakarta, KPAI Minta Disdik Tambah Kursi
Puluhan orang tua siswa berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 26 Juni 2020 | 23:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, posko pengaduan KPAI terus menerima pengaduan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pengaduan itu didominasi oleh keberatan para pengadu atas kriteria usia, yang mayoritas berasal dari DKI Jakarta.

Beberapa pengadu yang berasal dari wilayah padat penduduk seperti Cipinang Muara Jakarta Timur menyampaikan bahwa anaknya tidak diterima di 24 SMPN yang menjadi zonasinya karena faktor usia. Anak pengadu berusia 12 tahun 5 bulan 5 hari.

Menyikapi pengaduan tersebut, Retno menuturkan, KPAI mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menambah jumlah kursi per kelas atau per rombongan belajar di setiap sekolah. Sebab, dari penjelasan Disdik DKI Jakarta yang diterima KPAI, anak yang diterima di zonasi SMP Cipinang Muara tertua berusia 14 tahun 11 bulan, dan termuda 12 tahun 5 bulan 8 hari. Sementara usia normal masuk SMP sesuai dengan wajib belajar SMP adalah 13 tahun.

Jadi sebenarnya usia yang diterima masih dalam batas normal. Artinya, anak-anak yang diterima masih anak usia sekolah di bawah usia maksimal yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah.

“Kalau sekolah itu memiliki 8 kelas maka sekolah akan menampung 2 orang kali 8 kelas kali 24 sekolah jadi 384 anak. Artinya, ada 384 anak yang masih bisa ditampung di SMPN tersebut. Usul ini sudah disampaikan juga kepada Kadisdik DKI Jakarta tadi pagi,” ujar Retno dalam siaran pers diterima SP, Jumat (26/6/2020).

Retno menuturkan, terkait data pokok kependidikan (Dapodik), jumlah kursi per rombongan belajar untuk SMP seharusnya maksimal adalah 32 siswa. Namun karena ada penambahan ini total menjadi 34 siswa. Dengan demikian, input tambahan dapat dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Retno menuturkan, KPAI telah melakukan koordinasi dengan Plt Itjen Kemdikbud, Chatarina M Girsang, untuk membicarakan jalan keluar dari permasalahan yang diadukan oleh para orang tua tersebut. Pihak Kemdikbud setuju dengan penambahan kursi sehingga Disdik DKI Jakarta dapat melaporkan tambah tersebut kepada bagian yang mengurus Dapodik.

“Dengan demikian, tambahan tersebut tetap terinput dalam Dapodik,” jelas Retno.

Sementara dengan Kadisdik DKI Jakarta, Retno menuturkan, KPAI telah memanggil terkait delapan pengaduan tentang kriteria usia dalam PPDB DKI Jakarta dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (25/6/2020).

Adapun hasil pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal. Pertama, Disdik DKI Jakarta akan memenuhi hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri akibat kebijakan usia dalam PPDB 2020 ini.

“Untuk yang tidak mampu secara ekonomi ke sekolah swasta, maka Disdik akan memberikan bantuan melalui skema KJP (Kartu Jakarta Pintar, red),” ujarnya.

Kedua, Disdik DKI Jakarta akan mengevaluasi kebijakan PPDB, tetapi untuk perbaikan dan pelaksanaan tahun depan, bukan PPDB tahun 2020.

Ketiga, Disdik DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Kemdikbud terkait kebijakan usia dalam PPDB 2020.

“KPAI akan terus memantau perkembangan pelaksanaan PPDB 2020 dari berbagai daerah dan akan terus membuka pengaduan PPDB secara langsung maupun daring hingga berakhirnya PPDB tahun 2020,” pungkas Retno.



Sumber: BeritaSatu.com