Terapkan Perda RTRW, Lahan Pertanian di Salatiga Terjaga

Terapkan Perda RTRW, Lahan Pertanian di Salatiga Terjaga
ilustrasi lahan persawahan (Foto: istimewa / Istimewa)
Stefi Thenu / JEM Senin, 29 Juni 2020 | 12:03 WIB

Salatiga, Beritasatu.com - Lahan pertanian di Kota Salatiga tetap terjaga dengan baik, berkat disiplin menerapkan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Saat ini, Kota Salatiga merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Perda RTRW.

"Alih fungsi lahan di sini relatif kecil. Praktis kalau ada alih fungsi lahan, misalnya untuk perumahan, itu bukan di lahan hijau, tapi di lahan yang kering atau kuning-kuning itu," kata Wakil Wali Kota Kota Salatiga, Muhammad Harris, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, dengan adanya Perda RTRW itu, alih fungsi lahan pertanian sangat kecil.

Aturan yang mengakomodasi perlindungan lahan pertanian tersebut tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bwp Pk, I, II, III Dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030.

Aris mengakui, Pemkot Salatiga cukup disiplin dalam menerapkan Perda RTRW-nya. Dampaknya lahan pertanian di Salatiga pun tetap terjaga.

"Lahan Pertanian kita tetap terjaga. Kita tidak berani melawan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Perda RTRW," terang Wakil Walikota dua periode ini.

Dengan adanya Perda RTRW tersebut, menurut Harris, ada dua keuntungan bagi masyarakat Salatiga, yakni keterjagaan lahan pertanian dan menjaga kerusakan lingkungan.

"Keuntungan adanya RTRW ini, pertama tentu menjaga lahan pertanian. Kedua ya menjaga dari kerusakan lingkungan. Jika lahan hijau dijaga 30 persen, tentu saja, kota kita makin asri, nyaman, dan jauh dari polusi," ungkapnya.

Untuk mengembangkan pertanian ke depan Pemkot akan mendorong pada perluasan sawah dengan sistem zonasi. Harapannya dengan begitu, produksi padi dan tanaman pangan lainnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kementerian Pertanian terus mendorong Pemda untuk turut serta menjaga lahan pertanian di wilayahnya masing-masing. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendukung setiap langkah pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah alih fungsi lahan.

“Kami mendukung pemda untuk mengambil sikap tegas. Sebab, alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian,” kata menteri yang akrab disapa SYL, saat berkunjung ke SOM Kopeng, akhir pekan lalu.

Dia pun menjelaskan, Pemda memiliki peran penting untuk mencegah alih fungsi lahan ini. Karena telah ada regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di daerah.

“Kami berharap pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap hal ini,” tutur mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini.  



Sumber: BeritaSatu.com