Jokowi Minta Birokrasi di Kemkes Tidak Bertele-tele

Jokowi Minta Birokrasi di Kemkes Tidak Bertele-tele
Presiden dalam Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, di Istana Merdeka, Senin (29/6/2020) (Foto: istimewa)
Lenny Tristia Tambun / DAS Senin, 29 Juni 2020 | 12:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Presiden Jokowi kembali menyoroti kinerja bidang kesehatan pada Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, di Istana Merdeka, Senin (29/6/2020). Presiden minta birokrasi atau prosedur di Kementerian Kesehatan (Kemkes) dipotong sehingga tidak bertele-tele.

Presiden menginstruksikan percepatan pencairan pembayaran pelayanan kesehatan serta insentif tenaga medis. “Saya minta agar pembayaran imbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid ini dipercepat pencairannya,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak menginginkan adanya keluhan akibat terlambatnya pembayaran untuk santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis. “Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,” ujar Jokowi.

Presiden meminta pembayaran biaya pelayanan kesehatan terkait Covid-29 dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan. “Yang meninggal harus segera mendapatkan santunan. Mestinyanya begitu meninggal santunannya segera keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan harus dipotong jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan peraturan menterinya berbelit harus segera disederhanakan,” kata Jokowi.

Permintaan percepatan lainnya oleh Presiden meliputi pembayaran klaim rumah sakit, insentif tenaga medis dan petugas lab. “Kita tunggu apa lagi, orang anggarannya sudah ada,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi  kecewa melihat penyerapan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi  Covid-19 dan pemulihan ekonomi masih sangat lambat. Hal itu diungkapkan pada rapat paripurna kabinet 18 Juni 2020 yang diunggah Biro Pers Media dan Informasi Sekretarist Negara, Minggu (28/6/2020).

Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga negara segera mengeluarkan belanja pemerintah yang bersumber dari APBN segera dikeluarkan untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Bila terbentur aturan, ia siap mengeluarkan perppu maupun Perpres.

Dicontohkannya, anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, namun yang baru terserap hanya 1,53 persen. Jokowi  meminta anggaran tersebut segera dikeluarkan untuk membayar tunjangan dokter, dokter spesialis dan tenaga medis lainnya serta untuk membeli peralatan kesehatan yang berkaitan dalam percepatan penanganan Covid-19.

“Saya beri contoh, bidang kesehatan. Dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu,” papar Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com