BPK Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi Jiwasraya

BPK Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi Jiwasraya
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, saat menyampaikan keterangan pers secara virtual tentang proses hukum PT Asuransi Jiwasraya, Senin (29/6/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Senin, 29 Juni 2020 | 18:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pihaknya menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, ada pernyataan dari salah satu terdakwa yang telah mengganggu reputasi maupun kredibilitas BPK secara kelembagaan.

Hal ini disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (29/6/2020). 

Baca juga: Polisi Selidiki Kasus yang Dilaporkan Ketua BPK

Menurut Agung Firman Sampurna, sesuai dengan prosedur, aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk dilakukan perhitungan kerugian negara (PKN) usai ditetapkannya tersangka.

Kemudian, tahap selanjutnya adalah ekspose atau gelar perkara di mana dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat (mens rea). Ekspose tersebut disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan menyajikan bukti-bukti permulaan yang cukup.

"Dari ekspose terhadap kasus Jiwasraya oleh kejaksaan, BPK berkesimpulan konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung bukti permulaan yang memadai. Oleh karena itu, PKN dapat dilakukan," ungkap Agung.

Istimewa

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono didampingi Auditor Utama Investigasi I Nyoman Wara dan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

Dirinya menyatakan, PKN baik secara substansi maupun prosedur merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta menjadi wewenang BPK. Dengan demikian, PKN dilakukan dengan menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) secara ekstra ketat.

"Dengan kerangka tersebut, menjadi lucu jika dikatakan bahwa BPK atau Ketua dan Wakil Ketua BPK melindungi pihak tertentu. Karena BPK menghitung PKN setelah konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangka ditetapkan oleh kejaksaaan," imbuhnya.

 

Is

Konferensi pers BPK mengenai proses hukum kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

Meski demikian, BPK disebut akan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan baik terkait pengungkapan maupun pengadilan kasus tersebut.

"Mengingat besar dan masifnya kasus ini, bersama Kejaksaan, kami sempat akan membuat rumusan PKN-nya bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat aspek teknis yuridis, akhirnya diputuskan tetap menjadi PKN," tegas Ketua BPK.

Ia pun kembali menegaskan BPK sangat menghormati proses penegakan hukum, sehingga tidak akan masuk ke substansi yang saat ini telah menjadi ranah pengadilan.

BPK mengaku pihaknya memahami bahwa tidak ada satu pun manusia yang nyaman diperiksa apalagi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, mengikuti proses peradilan, lebih lagi jika sampai berstatus terdakwa.

Tetapi bagi terduga, tersangka maupun terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tentunya harus mempertangungjawabkan semua perbuatannya secara hukum.

‚Äč"Bersama ini, kami sampaikan bahwa karena yang disampaikan oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro itu di depan pengadilan tidak mendasar. Maka, setelah acara konferensi pers ini, BPK secara resmi akan mengadukan terkait pencemaran nama baik ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri", tegas Agung Firman Sampurna.



Sumber: BeritaSatu.com