Moeldoko Sebut Menteri dan Kepala Lembaga Harus Respons Kemarahan Jokowi

Moeldoko Sebut Menteri dan Kepala Lembaga Harus Respons Kemarahan Jokowi
Moeldoko. (Foto: Antara)
Lenny Tristia Tambun / RSAT Senin, 29 Juni 2020 | 19:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan para menteri dan kepala lembaga negara harus segera merespons kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlihat dalam unggahan video Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.

“Para menteri, kepala lembaga harus merespons penekanan yang disampaikan presiden,” kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, Jokowi memandang perlu adanya semangat bersama untuk mengatasi Covid-19. Presiden khawatir para menteri atau kepala lembaga masih merasa situasi sekarang ini masih dalam situasi normal saja.

“Untuk itu diingatkan. Ini peringatan kesekian kali. Peringatan ya, bahwa ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa. Penanganan yang tidak cukup biasa-biasa, linear tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelas Moeldoko.

Beberapa kali, lanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan masih ada penanganan Covid-19 di lapangan yang tidak sesuai dengan harapannya. Makanya penekanan Jokowi lebih keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar benar-benar serius dalam menangani Covid-19.

“Agar persoalan Covid-19, pendekatan kesehatan sebagai prioritas, dan pendekatan sosial ekonomi keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat. Kenyataannya, ada sektor yang masih lemah,” ungkap Moeldoko.

Sebelumnya, melihat kinerja para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju lamban dalam mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya. Ia terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah video tersebut di akun resmi youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Dalam rapat tersebut, Jokowi mengatakan suasana tiga bulan terakhir ini adalah suasana krisis akibat merebaknya pandemi Covid-19. Namun ia melihat belum ada pandangan yang sama dalam diri para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan lainnya dalam menghadapi situasi yang sedang krisis. Jokowi menilai mereka belum memiliki sense of crisis yang sama.

Ia meminta jajaran menterinya berhati-hati dalam menghadapi krisis ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6 persen, bahkan bisa sampai minus 7,6 persen. Tidak hanya itu, Bank Dunia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dunia bisa terkontraksi minus 5 persen.

Karena itu, Jokowi tidak ingin para pimpinan kementerian dan lembaga negara bekerja biasa-biasa saja dan menganggap kondisi saat ini adalah kondisi yang normal. Apalagi ia melihat mereka masih menganggap situasi sekarang masih normal sehingga bekerja dengan ritme biasa seperti belum ada corona. Ia ingin setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah harus berdasarkan suasana kritis. Bukan kebijakan yang biasa dan normal.



Sumber: BeritaSatu.com