Polisi Akan Periksa Tamu dan Panitia yang Mengundang Rhoma Irama

Polisi Akan Periksa Tamu dan Panitia yang Mengundang Rhoma Irama
Rhoma Irama saat manggung di acara khitanan di Kabupaten Bogor, Minggu 28 Juni 2020. (Foto: ist)
Vento Saudale / FMB Senin, 29 Juni 2020 | 19:48 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Polisi memastikan akan memeriksa penyelenggara hingga tamu undangan dalam acara khitanan yang mengundang Rhoma Irama dan sejumlah artis sehingga menimbulkan kerumunan dan melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy menuruturkan, polisi akan mendalami pesta khitan yang mengundang sang raja dangdut Rhoma Irama di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Minggu kemarin.

Kata dia, dalam waktu dekat, pihak penyelenggara dan tamu undangan akan dipanggil untuk pemeriksaan. Pemeriksaan itu untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran terkait acara tersebut. Termasuk pasal yang akan disangkakan jika ada pelanggaran.

"Jadi penerapan pasal nanti kita akan tentukan setelah pemeriksaan terharap orang-orang dari penyelenggara dan lain-lain, semua kita periksa. Setelah itu, kita baru tentukan mereka melanggar di pasal mana. Artinya nanti kita lihat melalui hasil pemeriksaan. Kita belum bisa beri kesimpulan dulu," kata Roland, kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Ia mengaku kecewa dengan pihak penyelenggara maupun Rhoma Irama yang tetap mengadakan pesta tersebut. Padahal, sebelumnya polisi bersama Pemkab Bogor sudah melayangkan surat untuk menunda acara tersebut sampai situasi kondusif.

"Memang dari awal kita sudah melakukan imbauan-imbauan kepada yang bersangkutan bersama gugus tugas sudah memberikan surat juga bawa menolak diadakannya hiburan dalam acara khitanan tersebut. Kita kecewa dengan adanya ini," ungkap Roland.

Sementara terkait adanya maklumat Kapolri yang mencabut larangan kerumunan, Roland menjelaskan bukan serta merta masyarakat bisa mengadakan acara yang mengundang massa. Tetapi, ada aturan lebih lanjut di dalamnya seperti wajib menerpakan protokol kesehatan dan tergantung tingkat resiko penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah.

"Maksudnya pencabutan itu, bukan serta merta menjadikan kegiatan bebas keramaian bebas bukan seperti itu. Karena ada perintah lanjutan dari Kapolri, protokol kesehatan itu wajib dijalankan terutama bagi daerah yang memang penyebaran covid-19 masih tinggi terutama zona merah kuning. Ada spesififikasi tempat-tempat atau bidang tertentu bisa dilakukan adaptasi kebiasaan baru," jelas Roland.



Sumber: BeritaSatu.com