KPAI: Laporan Pengaduan PPDB Didominasi DKI Jakarta

KPAI: Laporan Pengaduan PPDB Didominasi DKI Jakarta
Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. (Foto: Antara)
Maria Fatima Bona / JAS Senin, 29 Juni 2020 | 19:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, hingga 28 Juni 2020, KPAI menerima 75 pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, 49 atau 65,33 persen pengaduan berasal dari DKI Jakarta, dan 34,6 persen lainnya dari daerah lain. 

Ada pun pengaduan tersebut 21,33 persen terkait masalah teknis mencapai dan 78,67 persen pengaduan terkait kebijakan, misalnya terkait masalah domisili kepala keluarga (KK) 6,67 persen, masalah jalur prestasi 2,67 persen, dan masalah perpindahan orangtua, 1,33 persen lainnya terkait dengan laporan dugaan ketidaktransparan PPDB di suatu sekolah, dan yang tertinggi adalah terkait kebijakan usia dalam PPDB DKI Jakarta sebanyak 66,67%.

“Pengaduan DKI Jakarta yang didominasi oleh keberatan atas kriteria usia, banyak didominasi para orangtua yang menceritakan kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda, padahal rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju. Ada yang unik adalah kasus di Cipinang Muara, di mana anaknya tidak diterima di semua SMPN yang menjadi zonasinya, padahal tersedia 24 sekolah karena faktor usia. Anak pengadu berusia 12 tahun 5 bulan 5 hari saat mendaftar,” kata Retno pada Webinar terkait Pengaduan PPDB 2020, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Retno menuturkan, terkait pengaduan tersebut, KPAI telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta. Dari penjelasan yang diterima KPAI, bahwa anak yang diterima di zonasi SMP Cipinang Muara tertua 14 tahun 11 bulan, dan termuda 12 tahun 5 bulan 8 hari.

Sementara usia normal masuk SMP sesuai dengan wajib belajar SMP adalah tahun 13 tahun menjadi usia yang diterima masih dalam batas normal. Artinya, anak-anak yang diterima masih anak usia sekolah di bawah usia maksimal yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya, Retno menuturkan, berdasarkan hasil pengawasan KPAI, sejak 2017-2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu menggunakan nilai dalam menyeleksi calon siswa dalam PPDB, baru tahun 2020 Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan seleksi PPDB tidak menggunakan nilai sebagai parameter utama.

Untuk itu, KPAI mengapresiasi perubahan paradigma PPDB tahun 2020 di DKI Jakarta yang tidak lagi menggunakan nilai sebagai seleksi sesuai amanat Permendikbud No. 44/2019, yang memberikan kuota untuk anak tenaga kesehatan Covid-19 yang meninggal dalam tugas sebesar 5 persen. Hal ini menunjukkan adanya perhatian besar pada anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Meski begitu, Retno menyebutkan, KPAI juga menemukan beberapa catatan pelaksanaan PPDB 2020 tidak sesuai dengan Permendikbud 44/2019 dengan petunjuk teknis (juknis) PPDB DKI Jakarta. Pertama, penentuan kuota, Pemprov DKI Jakarta mengatur kuota minimum jalur zonasi sebesar 40 persen yang lebih rendah dari Permendikbud 44/2019 yang mengatur minimal 50 persen.

Untuk itu, KPAI mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka PPDB tahap dua jalur zonasi dengan menambah jumlah kursi di tiap sekolah negeri antara 2-4 kursi per kelas.

“Ini untuk mengakomodasi anak-anak yang rumahnya sangat dekat dari sekolah pada kelurahan tersebut tetapi tidak diterima karena usianya muda. Jika SMPN di DKI Jakarta ada 350 saja dan rata-rata sekolah memiliki 5 rombongan belajar, maka jumlah penambahan mencapai 4 kursi x 6 kelas x 350 sekolah = 8.400 siswa dapat tertampung. Menambah jumlah kursi untuk jangka pendek lebih mudah dibandingkan menambah kelas apalagi menambah sekolah,” terang Retno.

Kedua, jalur luar kota, mantan kepala sekolah SMAN 3 Jakarta ini juga mengatakan, evaluasi terkait dengan penambahan jalur luar kota, yang mana jalur ini diisi calon siswa dari luar DKI Jakarta. Menurut Retno, lebih baik DKI Jakarta memprioritaskan pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak-anak DKI Jakarta. Pasalnya menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk SMP dan SMA/SMK di DKI Jakarta belum mampu melayani seluruh anak DKI Jakarta bersekolah di sekolah negeri, terutama untuk jenjang SMP dan SMA/SMK.

Untuk itu KPAI mendesak Disdik DKI Jakarta pada jalur prestasi nanti mengurangi jalur luar kuota dari 5 persen menjadi 2 persen saja agar anak-anak DKI Jakarta yang dapat mengakses sekolah negeri jadi bertambah jumlahnya. “Kelak jika DKI Jakarta sudah mampu memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di sekolah negeri dan masih ada kelebihan kursi, maka anak dari luar kota dapat diterima bersekolah negeri di wilayah DKI Jakarta,”ujarnya.

Ketiga, tentang usia. PPDB DKI Jakarta yang dilakukan pada 25-30 Juni 2020, khususnya untuk SMP dan SMA memang menggunakan jalur zonasi dan jalur lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud 44/2019 namun terdapat ketentuan yang menyebutkan jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar dalam jalur tersebut melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

“Hal inilah yang memicu kekacauan karena pada akhirnya banyak yang tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumah dan kemungkinan besar akan diterima di sekolah yang jauh jaraknya dari rumah,”ujarnya.

Untuk itu, Retno mengatakan, KPAI mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengevaluasi aturan tersebut, sehingga tidak memicu kekisruhan. Sebab, pada prinsip dari Permendikbud 44/2019 adalah mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Faktor usia peserta didik yang lebih tua baru menjadi faktor yang dipertimbangkan ketika terdapat kesamaan jarak tinggal calon peserta didik dengan sekolah.

Keempat, anak-anak yang usia muda, padahal rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju. Retno menuturkan, dari pertemuan KPAI dengan Disdik DKI Jakarta diperoleh solusi bahwa pemprov DKI Jakarta akan memenuhi hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri tersebut karena faktor usia. Untuk anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, dan tidak sanggup membayar ke sekolah swasta, maka Disdik akan memberikan bantuan melalui skema Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Selain itu, Disdik DKI Jakarta akan mengevaluasi kebijakan PPDB, namun untuk perbaikan dan pelaksanaan tahun depan, bukan PPDB tahun 2020. Retno menuturkan, pihaknya akan terus mengawal sebab pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara dalam keadaan apapun.

Kebijakan PPDB sistem zonasi adalah kebijakan yang mencegah pendidikan menjadi pasar bebas. “Sistem zonasi dalam PPDB membuka akses bagi semua anak atas pendidikan di sekolah negeri, baik kaya maupun miskin, baik berprestasi maupun tidak; baik pintar maupun tidak,” ujarnya.

Untuk itu, KPAI mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar tujuan pelaksanaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan. Kata Retno, sistem zonasi PPDB jika diterapkan secara konsisten dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses pendidikan.

Selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem ini dapat menghapuskan paradigma unggulan yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan layanan pendidikan. 



Sumber: BeritaSatu.com