Gerindra Dorong Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar

Gerindra Dorong Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar
Ilustrasi belajar di rumah. (Foto: Antara)
Carlos Roy Fajarta / JAS Senin, 29 Juni 2020 | 20:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Gerindra mendorong pemerintah memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri untuk mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

Gerindra mendorong adanya subsidi kuota internet bagi para siswa yang kini harus belajar di rumah. Hal ini mengingat adanya Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang.

“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).

Ia melihat mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman dikarenakan proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak hambatan mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” tambah Ahmad Muzani.

Apalagi pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas salah satunya yakni dari sektor pendidikan.

"Pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan SDM dalam suasana covid ini menjadi terhambat, karena seluruh proses pendidikan berhenti. Tidak ada pembelajaran langsung. Untuk itu harus dipikirkan agar semua ini berjalan lancar dalam suasana Covid. Supaya kualitas SDM terjaga, seperti yang diharapkan pemerintah,” tambah Ahmad Muzani.

Selain itu ia perhatian di dunia pendidikan perlu dilakukan dengan menyiapkan anggaran untuk menyediakan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren yang memiliki kekhususan karena santri diwajibkan untuk tinggal di tempat tersebut.

“Dipikirkan bagaimana rapid test kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid test gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah. Supaya kualitas SDM terjaga seperti yang diharapkan pemerintah, sektor pendidikan dibuka terakhir karena paling rentan," tandas Ahmad Muzani. 



Sumber: BeritaSatu.com