Laporkan Kepala Disdik DKI ke Ombudsman, Forum Orang Tua Murid Tuntut PPDB Diulang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Laporkan Kepala Disdik DKI ke Ombudsman, Forum Orang Tua Murid Tuntut PPDB Diulang

Senin, 29 Juni 2020 | 21:37 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dilaporkan ke Ombudsman RI oleh Forum Orangtua Murid dan Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan (Geprak) karena diduga melakukan malaadministrasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Pasalnya, keputusan yang diterbitkan Nahdiana dalam Keputusan Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 melanggar persyaratan jalur zonasi dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020.

"Kita laporkan ke Ombudsman RI karena mengubah sistem pendaftaran melalui jalur zonasi menggunakan usia tertua ke usia termuda sebagai proritas utama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta karena bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44/2020," ujar Pengacara Forum Orangtua Murid dan Geprak, David Tobing usai melaporkan Nahdiana ke Ombudsman RI, Senin (29/6/2020).

Menurut David, seharusnya jika ada perbedaan peraturan, maka yang digunakan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, kata dia, Nahdiana seharusnya mengacu ke Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020 dan jika SK Nomor 501 Tahun 2020 bertentangan Permendikbud, maka SK tersebut cacat secara hukum.

David juga menilai pernyataan Nahdiana bahwa seleksi melalui jalur zonasi sudah menerapkan jarak tempat tinggal dan sekolah sebagai proritas utama adalah tidak benar dan mengandung unsur kebohongan publik. Pasalnya, pada praktiknya seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda sudah diterapkan dari tahap awal seleksi.

“Pada faktanya, pelaksanaan pendaftaran melalui jalur zonasi pada tahap awal lebih memproritaskan seleksi menggunakan usia daripada perhitungan jarak tempat tinggal ke sekolah, sehingga hal ini jelas tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2020 yang menerangkan bahwa seleksi menggunakan usia tertua ke usia termuda hanya dapat dilakukan apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama," jelas dia.

Menurut dia, tindakan Nahdiana selaku Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang memproritaskan penggunaan usia tertua ke usia termuda pada tahap awal pendaftaran patut diduga merupakan bentuk tindakan malaadministrasi. Tindakan tersebut, kata dia, telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan rasa ketidakadlilan dan diskriminasi bagi calon peserta didik yang seharusnya berhak atas pendidikan tanpa terkecuali.

"Melalui laporan ini juga kami meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera dan dalam waktu singkat membenahi atau mengubah sistem dan aturan pendaftaran tidak hanya jalur zonasi namun juga jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi tanpa menggunakan usia tertua ke usia termuda sebagai proritas utama seleksi," ungkap David.

Selain itu, lanjut David, pihaknya meminta Disdik Pemprov DKI mengulang seluruh rangkaian proses pendaftaran dan seleksi PPDB dengan menggunakan sistem PPDB yang sudah dibenahi. Termasuk, kata dia, agar mencabut SK Dinas Pendidikan No. 501 Tahun 2020 atau setidaknya mengubah ketentuan terkait penggunaan usia tertua ke usia termuda sebagai syarat seleksi.

"Kami juga berharap Ombudsman RI juga dapat segera memeriksa permasalahan ini dan memanggil Menteri Pendidikan agar menegaskan peraturan yang dibuatnya yang telah dilanggar oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI," pungkas David.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021

Calon Panglima TNI Dinilai Tak Harus Berdasarkan Giliran Matra

Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan calon panglima TNI tidak harus berdasarkan giliran matra.

NASIONAL | 23 September 2021

Masuk Pancaroba, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

BMKG mewanti-wanti seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan (pancaroba) dari musim kemarau ke musim hujan.

NASIONAL | 23 September 2021

Venna Melinda Dorong Perempuan Berpartisipasi dalam Kancah Politik

Mantan anggota DPR Venna Melinda mendorong perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam perpolitikan di Tanah Air

NASIONAL | 23 September 2021

Gelar PTM Terbatas, Perguruan Tinggi Harus Bentuk Satgas Covid-19

Kemendikbudristek menyatakan, perguruan tinggi harus membentuk satgas penanganan Covid-19 jika ingin menggelar PTM terbatas

NASIONAL | 23 September 2021

Ini Sosok Veronika Lindawati, Orang Dekat Mu'min Ali Gunawan

Veronika Lindawati yang merupakan orang dekat Mu'min Ali Gunawan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penyuap dua mantan pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 23 September 2021

Airlangga Hartarto: Tradisi Apem Ki Ageng Gribig Bermakna untuk Majukan Ekonomi Masyarakat

Ki Ageng Gribig adalah seorang ulama yang bisa menggabungkan unsur ilahiyah dengan budaya masyarakat dan membantu ekonomi masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

Pengamat: Ada 4 Hal dalam Penanganan KKB di Papua

Pengamat Intelijen dari UI Ridlwan Habib mengatakan, ada 4 hal yang perlu disoroti dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua

NASIONAL | 23 September 2021

Oknum Pejabat di Papua Diduga Biayai KKB

Oknum pejabat daerah di Papua diduga turut membiayai KKB. Aparat keamanan diharapkan dapat menelusuri informasi tersebut.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Aljazair Tutup Wilayah Udara untuk Semua Pesawat Maroko

Aljazair Tutup Wilayah Udara untuk Semua Pesawat Maroko

DUNIA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings