Kemhub Bantah Siapkan Regulasi Pajak Sepeda

Kemhub Bantah Siapkan Regulasi Pajak Sepeda
Masyarakat bersepeda memadati Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yg lebih dikenal dengan Car Free Day (CFD) di Jalan Thamrin sampai Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu, 21 Juni 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Thresa Sandra Desfika / FER Senin, 29 Juni 2020 | 23:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) membantah pemberitaan di sejumlah media online yang menyebutkan sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Kemhub menyatakan, hal tersebut tidak benar.

Baca Juga: Tren Bersepeda Meningkat Selama Pandemi Covid-19

"Tidak benar Kemhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata juru bicara Kemhub, Adita Irawati, dalam keterangan persnya, Senin (29/6/2020).

Lebih lanjut, Adita menyampaikan, adapun regulasi yang disiapkan Kemhub akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

"Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” papar Adita.

Baca Juga: Kemhub Akan Evaluasi Kebijakan Tiket Pesawat

Adita juga menyampaikan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya, kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com