Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara

Selasa, 30 Juni 2020 | 00:13 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman enam tahun pidana penjara terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Selain itu, Wawan juga dituntut membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar subsidair 1 tahun kurungan," kata Jaksa KPK, Rony Yusuf saat membacakan surat tuntutan terhadap Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6/2020).

Jaksa meyakini Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012 serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 KUHP dan Dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," kata Jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Wawan, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan tuntutan, Jaksa menilai perbuatan Wawan tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, Jaksa menilai Wawan berbelit-belit di depan Persidangan dan tidak mengakui pebuatannya.

"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama tujuh tahun; terdakwa juga akan diproses hukum dalam perkara suap Lapas Sukamiskin," kata Jaksa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar: Kapasitas RS Nasional Cukup Memadai untuk Pasien Covid-19

Hanya 20% dari kasus Covid dalam kondisi berat dan harus dirawat di RS. Sedangkan 80% sisanya dilakukan isolasi mandiri baik di rumah atau fasilitas yang ada.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Kemdikbud Fasilitasi Guru Belajar Bersama Selama Sebulan

Kegiatan ini juga menanamkan semangat gotong royong. Para guru saling membantu dengan fokus utama adalah murid.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Perlu Gerakan Seluruh Elemen Bangsa untuk Perangi Narkoba

Potensi kerusakan akibat narkoba terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), makin nyata dan begitu mengkhawatirkan.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Kemhub Bantah Siapkan Regulasi Pajak Sepeda

Regulasi yang disiapkan Kemhub akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

NASIONAL | 29 Juni 2020

ITB Gelar Rangkaian Kegiatan Perayaan 100 Tahun

Dari Nadiem Makarim hingga Isyana Sarasvati ikut merayakan 100 Tahun ITB.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Djafar Badjeber: Akhirnya Kemarahan Presiden Meledak Juga

Wajar presiden jengkel dan marah karena persoalan Covid-19 ini memerlukan kekompakan dan percepatan penanganan untuk pemulihan ekonomi.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Masa Tugas Operasi Tinombala Diperpanjang

Perpanjangan Operasi Tinombala dilakukan hingga 30 September 2020.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Jaga Ketahanan Pangan, Bupati Tabanan Ajak Warga Gotong Royong

Semua orang harus selalu menjaga imun tubuh agar tetap sehat dan tetap menaati anjuran pemerintah.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Bersama Kempan RB, Sesmenpora Bahas Perkembangan Organisasi

Kempora saat ini sedang melakukan re-organisasi untuk seluruh unit eselon.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Maklumat Dicabut, Polri Tegaskan Tetap Kawal dan Jaga Masyarakat

Pencabutan maklumat Kapolri bukan berarti masyarakat boleh berperilaku seperti sedia kala.

NASIONAL | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS