DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat

DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat
Agustin Teras Narang. (Foto: Antara)
Robert Wardy / YS Selasa, 30 Juni 2020 | 09:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - KPU dan Bawaslu harus benar-benar memperhatikan tingkat kerawanan daerah sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Selain itu, Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa keberlanjutan pelaksanaan Pilkada serentak harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas kepentingan apapun.

Hal itu disampaikan Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang saat rapat kerja Komite I bersama KPU dan Bawaslu secara virtual di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Rapat membahas lanjutan Pilkada Serentak 2020 dihadiri Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan serta para anggota Komite I DPD.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Maka lanjutan tahapan Pilkada harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Teras.

Dia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di tengah pandemi ke Surabaya pada Kamis (25/6/2020).

Saat itu, Jokowi mengingatkan dengan tegas bahwa Indonesia berada pada kondisi krisis kesehatan dan ekonomi. Pernyataan seperti itu sudah berulangkali ditekankan Presiden menyangkut kesamaan persepsi dan perasaan memandang krisis kesehatan dan ekonomi.

Menurut Teras, pernyataan Presiden Jokowi tersebut, mestinya menyadarkan semua pihak untuk segera bersatu menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang mengikuti. Teras mengajak semua pihak agar ajakan Presiden dilihat sebagai sebuah seruan kewaspadaan sekaligus kerjasama. Terutama dalam kerjasama dan konsentrasi dalam mencegah serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang mendorong pada krisis ekonomi.

“Baiklah perhatian dan sikap Presiden Jokowi di Surabaya ini, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengutamakan keselamatan rakyat lewat fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekonomi. Termasuk dengan meninjau kembali agenda Pilkada di akhir tahun,” tutur Teras.

Anggota Komite I DPD Abraham Liyanto meminta agar Pilkada 2020 ditunda saja ke 2021. Disamping karena masih ada wabah Covid-19, penundaan harus dilakukan supaya masyarakat bisa fokus ke pemulihan ekonomi.

“Sikap Komite I sudah tegas dari awal dan tidak berubah sampai saat ini yaitu menolak atas pelaksanaan Pilkada Serentak lanjutan yàng akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Komite I tetap mengusulkan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan efesiensi anggaran Pilkada,” ujar Abraham.

Jika dipaksa diteruskan, dia mengusulkan agar penetapan keserentakan dalam Pilkada 2020 perlu direvisi. Kata keserentakan tidak perlu dipakai lagi dan diganti dengan Pilkada parsial. Artinya hanya daerah-daerah yang masuk zona hijau atau aman yang tetap menggelar Pilkada. Sementara daerah yang tidak masuk dalam zona tersebut, tidak perlu dilanjutkan.

“Keserentakan cukup untuk daerah zona hijau saja. Yang belum zona hijau, ditunda saja,” ujar Abraham.

Abraham yang merupakan senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memberi saran jika dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, hanya 100 daerah saja yang masuk zona hijau maka terhadap daerah itu saja yang dilakukan Pilkada. Sisanya ditunda tahun depan, sampai memberikan daerah-daerah tersebut agar bisa bebas dari Covid 19.

“Supaya Pilkada benar-benar aman dari penyebaran Covid 19,” tegas Abraham.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menunda secara parsial atas pelaksaaan Pilkada.

Bawaslu bisa mengusulkan penundaan terhadap beberapa wilayah ke KPU jika memang ada kasus-kasus yang bisa menyebabkan Pilkada ditunda. Namun untuk penundaan secara nasional, Bawaslu tidak punya kewenangan.

“Kami punya kewenangan untuk penundaan parsial. Tinggal dilihat kasusnya,” ujar Abhan.



Sumber: Suara Pembaruan