Kasus Proyek Jalan Rp 2,5 Triliun

Penyuap Bupati Bengkalis Dituntut 10 Tahun Penjara

Penyuap Bupati Bengkalis Dituntut 10 Tahun Penjara
Ilustrasi (Foto: Beritasatu.com)
Fana F Suparman / YS Selasa, 30 Juni 2020 | 09:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan dengan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Aan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 105,88 miliar.

Perbuatan tersebut dilakukan Aan bersama-sama Dirut PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar, M Nasir selaku Kadis PUPR dan PPK pada Dinas PUPR Bengkalis serta Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis saat itu.

“Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Makmur alias Aan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Jaksa Penuntut KPK Tri Mulyono Hendradi saat membacakan amar tuntutan terhadap Aan dalam persidangan secara virtual di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (29/6/2020).

Jaksa juga menuntut agar Aan dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 60,5 miliar sesuai keuntungan yang diperoleh Aan dalam proyek tersebut.

Uang pengganti tersebut wajib dibayar Aan selambatnya sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Jika dalam jangka waktu tersebut, Aan tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun," kata Jaksa.

Dalam menyusun surat tuntutan itu, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Aan bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya serta mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak.

Sementara untuk hal memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Aan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Aan juga tidak menyesali perbuatannya, dan berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmatinya.

“Selain menimbulkan kerugian negara akibat mark-up harga dan pekerjaan, perbuataan Aan juga dinilai merugikan masyarakat karena proyek tersebut tidak terselesaikan dan buruk kualitasnya," tegas Jaksa.

Proyek Rp 2,5 T
Perkara itu bermula saat Dinas PU Kabupaten Bengkalis menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk proyek peningkatan beberapa jalan poros. Dengan anggaran yang besar, dibutuhkan penganggaran dalam APBD dengan skema multiyears atau tahun jamak. Dalam proses penganggaran itulah, Aan dan sejumlah pihak lain berupaya mengurus anggaran dan proyek tersebut pada Bupati Bengkalis saat itu Herliyan.

Pada Agustus 2012, untuk kepentingan mendapatkan proyek, Aan dan kawan-kawan memberikan uang Rp 1,3 miliar kepada Bupati Bengkalis.

Setelah pemberian itu, atau tepatnya pada Oktober 2012, Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears, yang salah satunya anggaran peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih dengan nilai anggaran sekitar Rp 528 miliar.

Dengan meminjam bendera perusahaan Hobby, PT Mawatindo Road Construction, Aan mengikuti sejumlah pertemuan dengan Bupati dan jajarannya termasuk M Nasir yang saat itu menjabat Kadis PU Bengkalis.

Dalam pertemuan itu, Bupati memploting Makmur menggarap proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, padahal proses lelang belum dilakukan. Pada 28 Oktober 2013, kontrak pekerjaan proyek tersebut ditandatangani dengan nilai pekerjaan Rp 495,32 miliar.

Jaksa meyakini tindak pidana yang dilakukan Aan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Aan sebesar Rp 60,5 miliar, dan memperkaya orang lain yaitu M Nasir sebesar Rp 2 miliar, Herliyan Saleh sebesar Rp 1,3 miliar, Hurri AgustianriI sebesar Rp 650 juta dan Hobby Siregar atau PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) sebesar Rp 40,87 miliar serta pihak lainnya yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 105,881 miliar berdasarkan perhitungan BPK.

Atas tindak pidana tersebut, Jaksa meyakini Aan melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair. 



Sumber: Suara Pembaruan