Penyuap Bupati Bengkalis Dituntut 10 Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Kasus Proyek Jalan Rp 2,5 Triliun

Penyuap Bupati Bengkalis Dituntut 10 Tahun Penjara

Selasa, 30 Juni 2020 | 09:59 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan dengan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Aan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 105,88 miliar.

Perbuatan tersebut dilakukan Aan bersama-sama Dirut PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar, M Nasir selaku Kadis PUPR dan PPK pada Dinas PUPR Bengkalis serta Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis saat itu.

“Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Makmur alias Aan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Jaksa Penuntut KPK Tri Mulyono Hendradi saat membacakan amar tuntutan terhadap Aan dalam persidangan secara virtual di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (29/6/2020).

Jaksa juga menuntut agar Aan dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 60,5 miliar sesuai keuntungan yang diperoleh Aan dalam proyek tersebut.

Uang pengganti tersebut wajib dibayar Aan selambatnya sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Jika dalam jangka waktu tersebut, Aan tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun," kata Jaksa.

Dalam menyusun surat tuntutan itu, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Aan bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya serta mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak.

Sementara untuk hal memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Aan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Aan juga tidak menyesali perbuatannya, dan berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmatinya.

“Selain menimbulkan kerugian negara akibat mark-up harga dan pekerjaan, perbuataan Aan juga dinilai merugikan masyarakat karena proyek tersebut tidak terselesaikan dan buruk kualitasnya," tegas Jaksa.

Proyek Rp 2,5 T
Perkara itu bermula saat Dinas PU Kabupaten Bengkalis menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk proyek peningkatan beberapa jalan poros. Dengan anggaran yang besar, dibutuhkan penganggaran dalam APBD dengan skema multiyears atau tahun jamak. Dalam proses penganggaran itulah, Aan dan sejumlah pihak lain berupaya mengurus anggaran dan proyek tersebut pada Bupati Bengkalis saat itu Herliyan.

Pada Agustus 2012, untuk kepentingan mendapatkan proyek, Aan dan kawan-kawan memberikan uang Rp 1,3 miliar kepada Bupati Bengkalis.

Setelah pemberian itu, atau tepatnya pada Oktober 2012, Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears, yang salah satunya anggaran peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih dengan nilai anggaran sekitar Rp 528 miliar.

Dengan meminjam bendera perusahaan Hobby, PT Mawatindo Road Construction, Aan mengikuti sejumlah pertemuan dengan Bupati dan jajarannya termasuk M Nasir yang saat itu menjabat Kadis PU Bengkalis.

Dalam pertemuan itu, Bupati memploting Makmur menggarap proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, padahal proses lelang belum dilakukan. Pada 28 Oktober 2013, kontrak pekerjaan proyek tersebut ditandatangani dengan nilai pekerjaan Rp 495,32 miliar.

Jaksa meyakini tindak pidana yang dilakukan Aan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Aan sebesar Rp 60,5 miliar, dan memperkaya orang lain yaitu M Nasir sebesar Rp 2 miliar, Herliyan Saleh sebesar Rp 1,3 miliar, Hurri AgustianriI sebesar Rp 650 juta dan Hobby Siregar atau PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) sebesar Rp 40,87 miliar serta pihak lainnya yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 105,881 miliar berdasarkan perhitungan BPK.

Atas tindak pidana tersebut, Jaksa meyakini Aan melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi II DPR Undang Sejumlah Pakar Matangkan RUU Pemilu

Pakar yang diundang di antaranya Kacung Marijan, Topo Santoso, Titi Anggraini, Valina Singka, Philips J Vermonte, Din Syamsuddin, Ramlan Surbakti, August Mellaz

NASIONAL | 30 Juni 2020

DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat

“Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana."

NASIONAL | 30 Juni 2020

11 WNA Penyerang Polisi Tidak Punya Izin Tinggal

Meski dititipkan kepada pihak imigrasi, proses hukum tetap berjalan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Andreas Nico Dua Kali Kampiun di IOXC Kempora

Andreas Nico berhasil menjadi kampiun dua tahun berturut-turut di IOXC kategori freestyle basket yang digelar oleh Kempora.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Ini Cara Deni TX Majukan Skateboard Indonesia

Pemain skateboard Deni TX kini fokus mengajarkan keahliannya kepada anak muda Indonesia.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut agar Tubasgus Chaeri Wardana dihukum enam tahun penjara serta denda sebesar Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pakar: Kapasitas RS Nasional Cukup Memadai untuk Pasien Covid-19

Hanya 20% dari kasus Covid dalam kondisi berat dan harus dirawat di RS. Sedangkan 80% sisanya dilakukan isolasi mandiri baik di rumah atau fasilitas yang ada.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Kemdikbud Fasilitasi Guru Belajar Bersama Selama Sebulan

Kegiatan ini juga menanamkan semangat gotong royong. Para guru saling membantu dengan fokus utama adalah murid.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Perlu Gerakan Seluruh Elemen Bangsa untuk Perangi Narkoba

Potensi kerusakan akibat narkoba terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), makin nyata dan begitu mengkhawatirkan.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Kemhub Bantah Siapkan Regulasi Pajak Sepeda

Regulasi yang disiapkan Kemhub akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

NASIONAL | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS