Pengamat: Ada Tiga Pos Kementerian yang Patut Diganti

Pengamat: Ada Tiga Pos Kementerian yang Patut Diganti
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. (Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay)
Robertus Wardi / YS Selasa, 30 Juni 2020 | 10:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, ada tiga pos kementerian yang patut dicermati dalam rencana pergantian kabinet. Pertama, pos kementerian ekonomi.

"Ada ketidakpuasan cukup dalam dari Presiden pada kinerja ekonomi kita selama tiga bulan terakhir dan kemampuan mereka menjawab tantangan resesi dunia," kata Ray di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Ia menjelaskan, pos kedua, kementerian yang layak diganti adalah berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19. Pos yang masuk dalam sektor ini adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial.

Sementara pos ketiga adalah kementerian yang berhubungan dengan penegakan hukum.

"Tiga pos ini kemungkinan akan jadi bidikan untuk di-reshuffle oleh presiden. Kita cermati dalam dua atau tiga bulan ke depan. Selalu ada arah angin berbalik," ujar Ray.

Dia melihat adanya peringatan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle bukanlah sesuatu yang tergesa-gesa. Di periode pertama, Jokowi juga melakukan reshuffle setelah satu tahun masa bakti preiode pertamanya. Dengan melihat pengalaman tersebut, ada kemungkinan reshuffle akan dilakukan setelah satu tahun masa periode kedua.

"Oktober 2020 adalah masa satu tahun priode itu. Jadi, besar kemungkinan reshuffle-nya akan dilaksanakan sekitar Desember atau awal Januari. Faktor reshuffle-nya bukan saja karena kelambanan kinerja kabinet merespons wabah Covid-19, tapi memang soal kinerja mereka umumnya sejak hari pertama dilantik sebagai menteri," jelas Ray.

Dia juga mengkritik Presiden Jokowi. Menurutnya, lambannya kinerja kabinet tidak bisa melulu dilihat sebagai kegagalan para menteri. Kelambanan juga karena presiden yang selalu menekankan agar tidak membuat gaduh supaya dalam menghadapi Covid-19 tidak memperlihatkan sikap panik. Bahkan, dikesankan sebagai sesuatu yang biasa dan akan dapat dilalui dengan cara biasa yang dimodifikasi.

"Sejak awal Presiden Jokowi menyatakan bahwa Covid-19 telah masuk ke Indonesia, kesan menghadapinya dengan cara biasalah. Itu yang umumnya tertanam dibenak banyak orang, termasuk para menterinya," tutur Ray.

 



Sumber: Suara Pembaruan