Din Syamsuddin Usulkan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

Din Syamsuddin Usulkan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet
Din Syamsuddin. (Foto: Antara)
Yeremia Sukoyo / YS Selasa, 30 Juni 2020 | 10:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Din Syamsuddin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk kabinet ahli atau Zaken Kabinet untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan mengomentari menguatnya isu perombakan atau reshuffle kabinet pasca Jokowi mengutarakan kekecewaannya kepada sejumlah kementerian yang dianggap tidak maksimal dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan Kabinet Ahli (Zaken Kabinet) dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas," kata Din Syamsuddin, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Saat ini, diingatkan Din, Presiden Jokowi sebaiknya menghindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi. Namun diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya.

"Kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri berkinerja buruk, dan janji reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Maka rakyat akan menunggu realisasinya," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Menurutnya, selain menteri yang berkinerja buruk, menteri-menteri yang angkuh dan cenderung menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi memang dalah kerugian politik bagi Presiden.

Selain itu, dalam beberapa poin usulannya, Din juga berharap dalam menghadapi masalah bangsa seperti musibah Covid-19, dibutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa.

"Tidak ada salahnya untuk mendengar aspirasi rakyat, apalagi yang kritis. Karena boleh jadi dalam kritik itu ada solusi yg bersifat konstruktif. Salah adanya jika aspirasi itu dibungkam, baik dengan penyebaran agitasi dan fitnah oleh para buzzer bayaran, ataupun kriminalisasi rakyat kritis dengan menggunakan kekuasaan," ungkapnya.

Saat ini, dalam suasana penuh keprihatinan juga perlu menghindari kebijakan yang kontroversial, apalagi sampai melanggar Konstitusi. Dirinya menyarankan sebaiknya pemerintah dapat menunda terlebih dulu kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

"Tunda dulu pembentukan Undang-Undang dan kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, tidak berpihak kepada rakyat banyak, dan apalagi hanya memberi keuntungan kepada segelintir pengusaha," kata Din.

Di samping itu Presiden juga perlu memastikan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap gejala dan gelagat penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 harus segera dicegah.

"Adalah arif bijaksana jika Presiden Jokowi dapat mengambil hal terbaik dari para pendahulunya, yang dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, mereka secara relatif menampilkan kenegarawanan," kata Din.

 



Sumber: Suara Pembaruan