Rusuh di Madina, Dana Bansos Tak Disalurkan Kades Secara Transparan

Rusuh di Madina, Dana Bansos Tak Disalurkan Kades Secara Transparan
Ilustrasi bansos tunai. (Foto: Antara)
Arnold H Sianturi / YUD Selasa, 30 Juni 2020 | 17:00 WIB

Medan, Beritasatu.com - Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan, latar belakang demo ratusan massa yang berujung pada kerusuhan dengan membakar sejumlah kendaraan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dipicu penyaluran dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 600.000, tidak disalurkan secara transparan.

"Jika masalah ini dibahas terlebih dulu dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat sebelum bantuan disalurkan, maka kerusuhan yang banyak merugikan ini tidak akan terjadi. Sehingga, masalah ini mengakibatkan kesalahpahaman," ujar Martuani Sormin, Selasa (30/6/2020).

Mantan Kapolda Papua ini mengatakan, dana bantuan pemerintah yang seharusnya diterima warga sebesar Rp 600.000 untuk kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemi Covid-19, justru tidak disalurkan sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan. Penyaluran ini juga tanpa ada kesepakatan. Karena itu, masyarakat menuding kepala desa di sana tidak transparan.

Martuani menyampaikan, situasi keamanan dan ketertiban pascakerusuhan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara, sudah dapat dikendalikan. Meski demikian, polisi bersama dengan TNI masih melakukan pengamanan dalam mengantisipasi aksi lanjutan dari masyarakat di sana.

"Untuk sementara ini, kita menenangkan situasi di sana. Jalan lintas sumatera juga sudah bisa dilalui berbagai kendaraan. Untuk proses hukum atas pembakaran kendaraan dan kerusakan berbagai fasilitas di sana, tetap dilanjutkan. Petugas juga mendalami masalah penyaluran dana bantuan pemerintah pusat itu," sebutnya.



Sumber: BeritaSatu.com