Di Tengah Pandemi Covid-19, Tugas Polri Semakin Kompleks

Di Tengah Pandemi Covid-19, Tugas Polri Semakin Kompleks
Aparat Polri dan TNI bertugas menegakkan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. (Foto: Antara)
Asni Ovier / AO Rabu, 1 Juli 2020 | 07:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Upaya untuk melawan Covid 19 membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di tengah pandemi ini, tugas Polri semakin kompleks tidak hanya mengatasi masalah kejahatan, radikalise, terorisme, dan narkotika.

Pada masa Pandemi Covid 19 ini tugas Polri semakin kompleks dan banyak variannya. Kini Polri bukan lagi hanya menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, radikalisme sampai masalah narkoba, tetapi juga sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Polri memiliki sejumlah tugas tambahan.

"Sebagai langkah preemtif Polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona,” ujar pengamat intelijen dan keamanan, Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Pandangan itu disampaikan pakar intelijen yang akrab disapa Nuning itu terkait dengan peringatan ulang tahun Polri yang hari ini genap berusia 74 tahun.

Dikatakan Nuning, Polri juga harus secara massif memberikan imbauan kepada masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan. Sedangkan untuk langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran Covid-19 turut melakukan pengawasan.

Jajaran Polri juga membantu pemerintah daerah (pemda), seperti menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, ikut serta mengukur suhu tubuh bersama dengan institusi terkait lainnya, mengatur lalu lintas, dan menerapkan larangan mudik sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri dan TNI untuk memastikan kebijakan larangan mudik berjalan efektif.

“Tentu saja semua itu butuh kepiawaian improvisasi satker (satuan kerja) di lapangan. Dibutuhkan kemampuan anggota Polri untuk turut mengatasi masalah yang timbul dari ketidakpatuhan masyarakat. Pemahaman komunikasi antarbudaya masyarakat penting sekali agar tidak timbul kegaduhan,” ujar Nuning.

Oleh karena itu, kata Nuning, dalam melaksanakan tugasnya Polri harus melakukan koordinasi dengan BIN dan TNI. Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) Polri dalam menerapkan kebijakan intelijen serta merta harus berkoordinasi dengan BIN. Apalagi, dalam situasi pandemi saat ini BIN banyak melakukan hal yang bermanfaat dalam menangani Covid-19.

Nuning juga mengingatkan, Polri saat ini harus inovatif dengan mengembangkan SDM anggotanya agar memiliki pengetahuan luas, baik secara akademis maupun praktik lapangan. Polisi dituntut harus sigap dan tanggap menghadapi perkembangan ancaman baru, seperti terorisme yang memiliki perkembangan metode dalam menggerakkan aksi mereka.

Narkotika pun, kata Nuning, semakin banyak varian dan cara penyebarannya. Ada lagi pihak yang memiliki keahlian baru, yaitu narko terorisme, khususnya para narapidana (napi) atau eks napi. Polri juga kini menghadapi ancaman kekinian, yaitu kejahatan nubika (nuklir, biologi, dan kimia).

“Setiap anggota Polri wajib memahami criminal justice system (sistem peradilan pidana) dengan berbagai perkembangannya,” kata Nuning.

Selain itu, Polri juga seiring dengan perkembangan era internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat pertahanan siber (cyber defence). Saat ini, peretasan ke infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme, dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber.

“Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman hybrid warfare. Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proksi non-state actor, propaganda di media sosial, hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat,” ujar Nuning.

Pengajar di Universitas Pertahanan itu mengatakan, maraknya perang kognitif dan perang persepsi yang kerap menggunakan narasi post truth juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa. Indonesia saat ini kerap menghadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila. Di sini, Polri dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme.

“Terakhir, tidak kalah penting, anggota Polri pun harus meningkatkan kemampuan bela diri karena semakin banyak anggotanya yang diserang orang yang tidak bertanggung jawab. Dirgahayu Polri,” ujar Nuning.



Sumber: BeritaSatu.com