Korban Aksi Terorisme Terancam Tidak Dapat Kompensasi

Korban Aksi Terorisme Terancam Tidak Dapat Kompensasi
Salah satu bahan peledak yang diamankan Densus Mabes Polri dari rumah terduga teroris di Jalan Kavling Tipar Timur Blok VI, RT13/RW04, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Senin pagi, 23 September 2019. (Foto: Suara Pembaruan/Carlos Roy Fajarta)
Yeremia Sukoyo / FMB Selasa, 30 Juni 2020 | 19:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menjamin pemberian kompensasi bagi para korban tindak pidana terorisme sesuai dengan UU No 5 Tahun 2018 yang merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bagi korban tindak pidana terorisme yang mengalami kerugian sebelum UU pemberantasan tindak pidana terorisme diberlakukan, terancam tidak mendapatkan kompensasi. Pasalnya, hingga kini Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi syarat utama tidak kunjung dikeluarkan.

Seperti diketahui, beberapa aturan pemenuhan hak korban terorisme memang tidak bisa terimplementasikan karena terganjal PP, yang belum diterbitkan. Padahal UU No 5 tahun 2018 memberikan tenggat waktu penerbitan PP selama tiga tahun sejak UU disahkan.

Diketahui, UU No 5 tahun 2018 itu sendiri disahkan pada 22 Juni 2018. Artinya akan berakhir 21 Juni 2021 yang menjadi batas waktu pengajuan terakhir oleh korban tindak pidana teroris masa lalu.

"Kami mendesak agar pemerintah segera menerbitkan PP itu. Ini ada limit waktu yang diberikan UU bagi korban terorisme lama," kata Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Hasibullah Satrawi, dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak semestinya membuat pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan penting lain yang menjadi tanggung jawab negara, salah satunya adalah pemenuhan hak-hak korban terorisme.

Terlebih saat ini UU No. 5 Tahun 2018 yang merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.

"Walaupun sekarang ini berat menghadapi pandemi, tapi kita harus tetap dorong pemenuhan hak-hak korban terorisme," ujar Hasibullah

Wakil Ketua Lembaga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, menjelaskan, sejak UU No. 5 Tahun 2018 yang merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, LPSK sudah secara aktif menyelesaikan draft PP pemenuhan hak korban.

"Soal kompensasi dalam PP itu sudah ada gambarannya. Korban teroris masa lalu akan mendapatkan kompensasi. Kami juga sudah diskusikan kepada kementerian keuangan terkait skema pemberian kompensasi. Pembahasan PP sudah dituntaskan sejak 2019," kata Edwin.

Dirinya pun mengakui, selama ini LPSK sendiri terus mengingatkan agar PP tersebut segera dikeluarkan. Mengingat, dari perintah UU ada tenggang atau batas waktu penerbitan PP terkait pemberian kompensasi.

"Kami terus mengingatkan agar PP ini segera disahkan karena ada tenggat waktu. Apa yang sudah kita mulai, tentunya bisa digenapkan dengan pemberian kompensasi korban teroris masa lalu," ucap Edwin.

Saat ini, dari data LPSK sendiri ada sebanyak 294 orang korban terorisme yang telah mengajukan kompensasi. Dari jumlah itu ada yang proses pengadilannya sudah berjalan, namun ada juga yang belum. Pada Februari 2020, kompensasi yang sudah diputuskan ada lebih dari Rp 4 miliar yang disalurkan kepada 46 korban. 



Sumber: BeritaSatu.com