Dihukum 7 Tahun Penjara, Imam Nahrawi Isyaratkan Banding
Logo BeritaSatu

Dihukum 7 Tahun Penjara, Imam Nahrawi Isyaratkan Banding

Selasa, 30 Juni 2020 | 19:57 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wa Ode Nur Zainab, tim penasihat hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku kecewa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum kliennya dengan 7 tahun pidana penjara atas perkara dugaan suap dana hibah KONI dan gratifikasi. Wa Ode mengisyaratkan pihaknya akan menempuh upaya hukum banding terkait vonis Imam Nahrawi tersebut.

"Semalam setelah pembacaan putusan, saya menyempatkan diri ke KPK ke Gedung C1 di mana ada Pak Imam, beliau di sana mengikuti persidangan secara online. Pertama beliau, minta kami penasehat hukum untuk terus berjuang bersama bagaimana pun, apa yang didakwakan, dituntut dan divonis oleh Majelis Hakim itu tidak sesuai dengan fakta persidangan dan memberikan isyarat hukum," kata Wa Ode Nur Zainab di PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Wa Ode menyebut, dalam fakta di persidangan tidak ada saksi yang menyebut Imam menerima uang atau melakukan komunikasi terkait dengan proposal dana hibah KONI. Majelis Hakim, katanya, hanya menyebut bukti petunjuk.

"Jadi tidak ada fakta hukum di persidangan, hanya ada bukti petunjuk kata Majelis Hakim. Bukti petunjuk itu harusnya diperoleh dari fakta saksi, fakta surat misalnya. Kalau dari alat bukti 184 KUHAP itu namanya bukti petunjuk itu berada pada level terbawah. Jadi nggak mungkin kemudian orang di hukum karena petunjuk," katanya. Wa Ode.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pun, kata Wa Ode, tidak disebut mengenai pemberian kepada kliennya.

"Pada pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim yang dibacakan kemarin, beberapa kali dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak ada fakta yang menyebutkan ada pemberian uang ke Terdakwa (Imam Nahrawi)," sambungnya.

Kendati demikian, Wa Ode belum bisa memberikan kepastian soal upaya hukum yang akan ditempuh oleh kliennya tersebut. Dia menilai, putusan Majelis Hakim hanya berdasarkan persepsi, asumsi dan bukan berdasarkan fakta hukum.

"Tapi kan ini masih berproses selama tujuh hari. Tapi kemungkinan-kemungkinan akan ke sana (banding), karena beliau sampaikan pokoknya kita terus berjuang," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Imam Nahrawi. Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Imam berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp18.154.230.882 selambatnya sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

Jika dalam jangka waktu tersebut, Imam tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Imam akan dikenakan pidana penjara selama 3 tahun.

Majelis Hakim juga mencabut hak politik Imam selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok. Majelis Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap terkait pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora serta menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dari sejumlah pihak. Perbuatan itu dilakukan Imam bersama-sama asisten pribadinya, Miftahul Ulum.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pakar Dukung Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi

Program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) harus didukung oleh berbagai pihak.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Hakordia, Jokowi: Ekosistem Antikorupsi Dorong Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penciptaan ekosistem antikorupsi memiliki pengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Jadi UU Selesai 2022

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong segara ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Wapres Ma'ruf Amin Tutup Peringatan Hakordia 2021

Wapres Ma'ruf diagendakan menutup peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

NASIONAL | 9 Desember 2021

2022, KPK Fokus 4 Isu Prioritas

KPK menetapkan empat isu prioritas pada 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi: Penindakan Hukum Jangan Hanya Heboh di Permukaan

Jokowi minta penindakan hukum tidak hanya menyasar pada peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja.

NASIONAL | 9 Desember 2021

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang sangat tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Update Korban Erupsi Semeru: 39 Meninggal dan 13 Hilang

BNPB mencatat korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur yang meninggal dunia 39 orang dan hilang 13 orang pada Kamis (9/12/2021).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Ingatkan KPK Tidak Berpuas Diri

Jokowi mengingatkan KPK agar tidak berpuas diri dalam penanganan kasus korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2021

2021, KPK Selamatkan Rp 46,5 Triliun Uang Negara

Sepanjang 2021, melalui berbagai upaya pencegahan, KPK telah berhasil menyelamatkan Rp 46,5 triliun potensi kerugian keuangan negara.

NASIONAL | 9 Desember 2021


TAG POPULER

# Cynthiara Alona


# Omicron


# Kecelakaan di Ruas Semarang-Demak


# Hari Antikorupsi


# Ilham Habibie



TERKINI
Polres Bogor Raya Rekomendasikan 3 Antisipasi Libur Nataru

Polres Bogor Raya Rekomendasikan 3 Antisipasi Libur Nataru

MEGAPOLITAN | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings