Mekanisme Omnibus Law Dibutuhkan Setiap Rezim

Mekanisme Omnibus Law Dibutuhkan Setiap Rezim
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam ruang rapat untuk membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / RSAT Selasa, 30 Juni 2020 | 20:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mekanisme Omnibus Law dibutuhkan setiap rezim pemerintahan. Melalui sistem itu regulasi disederhanakan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang tengah dibahas DPR dan pemerintah merupakan salah satu bentuk Omnibus Law.

Menurut akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi, semakin relevan untuk dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19.

RUU Ciptaker setelah nantinya disahkan menjadi undang-undang (UU), akan menarik investor dan meningkatkan gairah perekonomian yang sempat terguncang.

"Saat ini, siapapun rezimnya atau pemimpinnya pasti harus dan memerlukan penyederhanaan undang-undang serta aturan yang ada. Omnibus Law seperti dalam RUU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk menarik kembali investor baik dalam dan luar negeri," kata Lukman.

Menurut Lukman, sejak era Reformasi, peraturan perundang-undangan di Indonesia cukup carut-marut. Hal ini yang dianggap Lukman perlu diselesaikan dengan cara di luar kebiasaan.

"Omnibus Law ini bisa disebut cara yang "big bang" atau mengubah secara besar-besaran. Memangkas ketentuan yang tidak pro pasar secara besar-besaran. Fokusnya tentu memberikan jaminan kemudahan kepada investor baik dalam dan luar negeri," ujar Lukman.

Lukman menuturkan upaya menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi memang tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah. Meski begitu, Lukman menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo, biasanya selalu mencoba mengambil kebijakan baru yang terkadang sulit dilakukan.

"Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Joko Widodo ini memang sering menyelesaikan isu-isu yang selama ini tidak pernah disentuh dan diselesaikan. Kita sudah melihat pada periode pertama, permasalahan infrastruktur mulai diselesaikan. Di periode kedua ini, masalah regulasi yang berbelit-belit juga coba diselesaikan melalui RUU Cipta Kerja ini," kata Lukman.

Menurutnya, RUU Ciptaker juga berpeluang menjadi payung hukum untuk memberikan insentif bagi para pengusaha dan pelaku UMKM. Insentif seperti kemudahan perizinan, pengurangan pajak, dan insentif yang lain bisa berkembang di masa setelah pandemi ini.

"Sounding adanya RUU Cipta Kerja ini bisa meningkatkan gairah pembenahan regulasi di Indonesia. Pastinya ini jadi daya tarik bagi para investor," demikian Lukman.

Sekadar diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR terus melakukan pembahasan RUU Ciptaker. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengungkap, pihaknya sudah menyelesaikan klaster riset dan inovasi. Proses pembahasan, lanjut Supratman, masih cukup panjang, karena menyisakan beberapa bab lagi.

"Masih tersisa bab 9, 10, 3, 4. Jadi masih panjang, masih banyak yang belum dibahas. DPR tidak ada target, tergantung kesepakatan fraksi-fraksi. Kita realistis menyangkut soal pembahasan," kata Supratman.

RUU Ciptaker terdiri atas 11 klaster pembahasan yang dituangkan dalam 15 bab dan 174 pasal. Selain klaster ketenagakerjaan, 10 klaster lainnya yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, serta kemudahan, kemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan perkoperasian.

Berikutnya, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi. 



Sumber: BeritaSatu.com