Menkes Diminta Klarifikasi soal Serapan Anggaran ke Publik

Menkes Diminta Klarifikasi soal Serapan Anggaran ke Publik
Terawan Agus Putranto. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Dina Manafe / YUD Selasa, 30 Juni 2020 | 21:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR menilai pernyataan Presiden Jokowi soal penyerapan anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) yang masih rendah di hadapan semua menterinya, Kamis (18/6/2020) tidak tepat. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto diminta untuk terbuka kepada publik dan memberikan klarifikasi terkait penyerapan anggaran tersebut.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay mengatakan penyerapan anggaran yang disampaikan ke publik berbeda dengan keterangan yang disampaikan menkes dan jajarannya di Komisi IX. Dia mengingatkan bahwa masalah penyerapan anggaran harus dibedakan menjadi dua bagian, yakni anggaran rutin yang dikelola Kemkes dan anggaran tambahan untuk penanggulangan Covid-19.

“Benar bahwa penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan belum maksimal. Namun, bukan sebesar 1,53 persen. Penyerapannya jauh di atas angka tersebut,” kata Daulay di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dari data yang ada, anggaran Kemkes awalnya sebesar Rp 57,3 triliun. Setelah penyesuaian dan tambahan untuk peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan, anggarannya menjadi Rp 76,5 triliun.

“Dalam paparan yang disampaikan kepada kami, serapan anggaran Kemkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen,” kata Daulay.

Selain anggaran yang disebutkan tadi, Kemkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Dari anggaran yang disebut presiden sebesar Rp 75 triliun, sampai sejauh ini yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya Rp 25,7 triliun. Dengan demikian, alokasi akhir anggaran Kemkes adalah Rp 102,2 triliun.

Menurut Daulay, dari alokasi anggaran Covid-19 sebesar Rp 25,7 triliun, yang terealisasi baru sebesar Rp 345 miliar atau 1,34 persen. Sisanya, masih dalam proses revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

“Bahkan ada yang masih dalam proses pembahasan. Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada Kemkes? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur,” kata Daulay.

Menurutnya, klarifikasi terhadap penyerapan anggaran dinilai penting mengingat presiden memberikan teguran langsung kepada Kemkes saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6) lalu. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyampaikan bahwa ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kemkes.



Sumber: BeritaSatu.com