KPK Segera Tentukan Pengembangan Kasus Imam Nahrawi

KPK Segera Tentukan Pengembangan Kasus Imam Nahrawi
Ilustrasi KPK. (Foto: Antara)
Fana Suparman / YUD Selasa, 30 Juni 2020 | 21:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar bakal segera menggelar rapat untuk menentukan pengembangan kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada pekan depan. Sebelumnya, mantan Menpora Imam Nahrawi yang telah divonis bersalah meminta KPK mengusut tuntas aliran dana suap hibah KONI sebesar Rp 11,5 miliar. Imam mengklaim tidak menerima sepeserpun uang tersebut.

"Terkait pengembangan kasus kita akan rapat minggu depan untuk mendalami hal tersebut dengan rapat dengan seluruh penyidik, para direktur, deputi apakah kemdian informasi itu bisa dikembangan atau tidak," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Tak tertutup kemungkinan dalam pengembangan kasus ini, KPK bakal menjerat pihak lain yang terlibat. Lili mengatakan pihaknya bakal mencermati kecukupan alat bukti dan keterangan saksi untuk menjerat pihak-pihak lain.

"Lagi-lagi kita lihat apakah cukup alat bukti dan saksi dan kemudian apkh itu disebutkan dalam putusan," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Imam Nahrawi bersalah dan menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882 dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Imam Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018. Tak hanya itu Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum juga terbukti menerima gratifikasi dengan total Rp8,3 miliar. 

Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.

Usai mendengar putusan terhadapnya, Imam meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara suap sebesar Rp 11,5 miliar terkait dana hibah KONI, terutama nama-nama yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Imam berjanji akan membantu KPK untuk membongkar sengkarut rasuah tersebut.

"Kami memohon izin Yang Mulia untuk tetap melanjutkan pengusutan aliran dana 11 miliar dari KONI ke pihak-pihak yang nyatanya tertera di BAP yang tidak diungkap dalam forum yang mulia ini. Kami mohon izin kepada yang mulia utk menindaklanjuti. Hari ini KPK mendengar, dan wartawan juga mendengar. Fakta-fakta hukum sudah pernah terungkap kami mohon untuk tidak didiamkan," kata Imam dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selas (29/6/2020).

Imam mengatakan, fakta-fakta mengenai keterlibatan pihak lain sudah terang dan sepatutnya didalami KPK. Hal tersebut disampaikan lantaran Imam mengklaim tidak menikmati aliran dana dari suap KONI.

"Fakta itu sudah ada semua. Kami tentu harus mempertimbangkan untuk ini segera dibongkar hingga akar-akarnya. Karena saya demi Allah dan demi Rasulullah, saya tidak menerima Rp 11,5 miliar itu," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com