Ini Dua Skenario Pemerintah Hadapi Covid-19

Ini Dua Skenario Pemerintah Hadapi Covid-19
Pasien Covid-19 menjalani perawatan. (Foto: AFP)
Robertus Wardy / YUD Selasa, 30 Juni 2020 | 23:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tumpak Haposan Simanjuntak mengemukakan ada dua skenario yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19) yang belum kunjung selesai. Dua skenario itu adalah skenario berat dan sangat berat.

“Sebelum Covid, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen. Kemudian sesudah Covid, ada 2 skenario yang diambil pemerintah yaitu skenario berat dan sangat berat,” kata Tumpak dalam rapat Optimalisasi Satgas Saber Pungli Dalam Pengawasan Dampak Covid 19 di Kemdagri, Selasa (30/6/2020).

Tumpak mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berhalangan hadir pada rapat tersebut karena mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Tumpak menjelaskan skenario berat diasumsikan Covid-19 berkelanjutan sampai akhir tahun 2020. Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya 2,3 persen. Sementara skenario sangat berat bila Covid-19 berlanjut sampai tahun 2021 maka perekonomian Indonesia akan minus 0,4 persen.

Menurutnya, dua skenario itu berdampak pada pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Karena itu, diperlukan litigasi atas dampak yang terjadi.

“Pelbagai kebijakan sudah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari Perppu sampai Surat Keputusan Bersama (SKB), yang secara operasional dikeluarkan oleh masing-masing kementerian atau SKB bersama,” jelas Tumpak.

Dia menegaskan Kemendagri sendiri sudah menyampaikan pelbagai kebijakan, mulai Permendagri hingga berbagai surat edaran. Fokus utama dari kebijakan terkait Covid adalah bagaimana mengarahkan daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Kemdagri juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengakomodir kebijakan nasional, diluar kebijakan lokal atas tiga kebijakan utama yaitu penanganan kesehatan era pandemi Covid di daerah, dukungan pengembangan ekonomi lokal, dan jaring pengaman sosial.

“Bapak Menteri (Mendagri) meminta semua pihak di daerah, termasuk APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Red) dan instansi lain untuk sinergi melakukan pengawalan atau supervisi sejak refocussing anggaran. Di mana diharuskan Pemda seluruhnya mengalokasikan anggaran dari total belanja 50 persen, paling tidak refocussing sebagai belanja tak terduga untuk tiga kegiatan tadi,” tutup Tumpak. 

 



Sumber: BeritaSatu.com