DPR Rekomendasi Pembatalan PPDB DKI Jakarta, FSGI: Bisa Hadirkan Konflik Horizontal

DPR Rekomendasi Pembatalan PPDB DKI Jakarta, FSGI: Bisa Hadirkan Konflik Horizontal
Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 30 Juni 2020 | 20:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengatakan, FSGI kecewa dengan rekomendasi yang diputuskan oleh Komisi X DPR bersama perwakilan orang tua siswa, yakni merekomendasikan untuk membatalkan Pedoman Juknis PPDB DKI Nomor 501 Tahun 2020. Artinya, akan ada penerimaan peserta didik baru (PPDB) ulang jalur zonasi.

Satriwan mempertanyakan bagaimana nasib anak yang sudah diterima jalur zonasi tersebut. Sebab, dengan dibatalkannya juknis, tentu konsekuensi hukumnya adalah mereka yang sudah diterima tersebut juga dibatalkan.

“Jika pembatalan terjadi, maka ke depannya kami khawatir akan ada potensi konflik horizontal antara orang tua yang anaknya diterima via jalur zonasi dan orang tua yang anaknya tidak diterima,” kata Satriwan yang turut hadir dalam rapat yang diadakan oleh orang tua siswa, Komnas Perlindungan Anak (PA), dan Komisi X DPR yang membahas tentang permasalahan PPDB DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 di Gedung DPR, Selasa (30/6/2020).

Satriwan menuturkan, mengacu pada data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah siswa yang telah diterima via jalur zonasi di jenjang SMP negeri sebanyak 31.011 siswa, sedangkan di jenjang SMA Negeri sebanyak 12.684 siswa. Jika dibatalkan, tentu para calon peserta didik tersebut akan semakin cemas dan depresi, sehingga menimbulkan konflik dan diskriminasi yang baru.

“Dengan tegas, kami memandang rekomendasi Komisi X DPR untuk membatalkan Juknis PPDB DKI 501/2020 ini berpotensi akan membuat peta konflik antarorang tua, dan justru akan menimbulkan masalah baru lagi,” ucapnya.

Satriwan menuturkan, FSGI sangat mengapresiasi keputusan Dinas Pendidikan DKI yang menambahkan kuota empat orang per kelas atau rombongan belajar (rombel) melalui jalur zonasi bina RW. Misalnya SMA, per rombelnya semulanya 36 orang menjadi 40 orang.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan ini karena sejalan dengan aspirasi kami selama ini,"ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com