Jasa Marga Tepis Kabar Pengenaan Denda di Tol Surabaya-Malang

Jasa Marga Tepis Kabar Pengenaan Denda di Tol Surabaya-Malang
Ilustrasi gardu dan jalan tol. (Foto: Dok )
Muawwan Daelami / JAS Selasa, 30 Juni 2020 | 23:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Jasa Marga menepis kabar terkait pengenaan denda pelanggaran di Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Malang yang beredar luas di platform aplikasi grup Whatsapp.

"Menanggapi informasi yang viral dan beredar di platform Whatsapp Group maupun media sosial lain soal pengenaan denda pelanggaran di ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Malang. Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar atau hoax," kata Kepala Departemen Komunikasi dan Pemasaran Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Corry Annelia Poundti. H, Selasa (30/6/2020).

Menurut Corry pengenaan denda bagi para pelanggar termasuk yang terjadi di jalan tol sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa, lanjut Corry, untuk pelanggaran bahu jalan, berdasarkan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Sedangkan untuk pelanggaran batas kecepatan, berdasarkan pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Sementara itu, Kepala Unit Patroli Jalan Raya (Kanit PJR) Jatim 4, AKP Imam Mahmudi juga membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, pengenaan denda bagi pelanggaran di jalan tol sepenuhnya kewenangan kepolisian dan mekanisme pembayaran denda pelanggaran ditentukan melalui sidang di pengadilan.

Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division selaku pengelola Ruas Jalan Tol Transjawa mengimbau agar masyarakat dapat disiplin dalam memverifikasi informasi yang beredar di media sosial.

"Kami juga mengimbau agar pengguna jalan tetap menjaga keselamatan berkendara dengan mematuhi aturan lalu lintas, memperhatikan rambu dan arahan petugas di lapangan," tutup Corry.



Sumber: BeritaSatu.com