FSGI: PPDB DKI Seharusnya Prioritaskan Jarak, Bukan Usia

FSGI: PPDB DKI Seharusnya Prioritaskan Jarak, Bukan Usia
Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 30 Juni 2020 | 20:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Karena banyak protes dan permasalahan pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta yang menggunakan kriteria usia, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menambah kuota jalur zonasi lewat Bina RW. Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengingatkan Disdik DKI Jakarta untuk tidak mengulangi masalah yang sama lagi pada jalur zonasi Bina RW ini. Terutama dengan menjadikan usia sebagai faktor penentu utama seleksi, sebagaimana praktik yang terjadi dalam sistem komputerisasi sekolah dalam penerimaan PPDB selama ini.

Satriwan mengusulkan, Disdik harus kembali ke Permendikbud 44/2019 Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa penerimaan calon peserta didik baru dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang sama. Artinya, faktor utama pada jalur zonasi adalah jarak.

“Ketika terjadi jarak yang sama, maka acuannya adalah umur siswa. Untuk itu, sistem komputerisasi PPDB DKI Jakarta harus mengikuti perintah dari Permendikbud tersebut,” ujar Satriwan yang turut hadir dalam rapat yang diadakan oleh orang tua siswa, Komnas Perlindungan Anak (PA), dan Komisi X DPR yang membahas tentang permasalahan PPDB DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 di Gedung DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Untuk menghindari masalah yang sama, Satriwan juga mengusulkan, Kemdikbud dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bersama Irjen Kemdikbud segera turun tangan dengan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap semua Juknis PPDB di 34 provinsi dan 514 Juknis PPDB di kabupaten/kota se-Indonesia.

Sementara itu, Pengurus Serikat Guru Jakarta-FSGI, Afdhal menuturkan, FSGI merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan DKI untuk mendata dan memetakan ulang berapa jumlah siswa yang tertolak karena seleksi yang menggunakan kategori usia sebagai acuan utama. Penggunaan seleksi seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan Permendikbud 44/2019 Pasal 25 ayat 1.

“Kami menyetujui keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperpanjang masa PPDB zonasi dan membuka jalur zonasi berbasis Bina RW. Hal ini sejalan dengan aspirasi FSGI yang mempertimbangkan nasib para siswa yang tertolak karena usia saat ini mengalami kesedihan yang mendalam. Dengan memperpanjang pendaftaran jalur zonasi akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk diterima,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com