Mendagri: Rp 961 Miliar Dana Pilkada 2020 Telah Dicairkan

Mendagri: Rp 961 Miliar Dana Pilkada 2020 Telah Dicairkan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putr)
Roberth Wardhy / CAH Rabu, 1 Juli 2020 | 13:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak Rp 961 miliar dana yang bersumber dari APBN untuk pembiayaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 telah dicairkan. Sisanya sebesar Rp 450 miliar belum dicairkan karena masih menunggu pengajuan anggaran dari KPU Daerah.

“Tahap pertama yang diminta sebesar Rp 1,02 triliun telah dipenuhi Rp 961 miliar oleh Menteri Keuangan (Menkeu, Red),” kata Tito di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Ia menjelaskan Menkeu tidak mengabulkan seluruh permintaan karena Kementerian Keuangan harus melihat data-data pendukungnya bagi para pihak yang mengajukan anggaran. Jika tidak lengkap, valid dan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka pencairan ditunda.

Baca JugaPilkada di Tengah Pandemi, Tito Karnavian Sebut Pertaruhan Bagi Petahana

"Data-data pendukungnya valid atau tidak, rill atau enggak. Kalau datanya gelondongan atau tak rill, Kemkeu itu mengelola keuangan negara bukan pribadi. Kalau nanti salah memberi karena tak ada data pendukungnya menjadi persoalan hukum, ya kasihan nanti teman-teman di Kemkeu, nanti bisa terkena masalah hukum,” ujar Tito yang mantan Kapolri ini.

Menurutnya, perbuatan pidana bisa masuk kategori menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Jika tidak ada data pendukung yang lengkap, para pegawai di Kemkeu bisa dituduh melakukan perubatan menguntukan diri sendiri atau orang lain. Akibatnya, pegawai di Kemenkeu akan bolak-balik diperiksa oleh penegak hukum.

“Makanya sangat prudent, sangat detail kalau melihat data pendukungnya, ada apa tidak. Jadi jangan minta uang negara hanya surat saja tanpa data pendukung. Tidak bisa, nanti semua kena kasus hukum," tutur Tito. 

Baca JugaDaerah Diminta Segera Cairkan Anggaran Pilkada

Menurut Tito, pencairan dana tersbut sudah merupakan bentuk komitmen Kemkeu untuk mendukung penyelenggara Pilkada 2020. Dirinya sudah berbicara dengan pihak KPU Pusat agar KPU Daerah bisa mengajukan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan dibalik-balik seolah Kemkeu tak mendukung. Kemkeu mendukung. Buktinya uang dikeluarkan, suratnya sudah jelas, tinggal dibagikan kepada daerah. Saya sudah sampaikan kepada Ketua KPU karena yang mengikuti detailnya Sekjen KPU,” jelas Tito.

Dia juga mengungkapkan dana tambahan yang diminta Bawaslu sebesar Rp 400 miliar, sudah dipenuhi tahapan pertama sebesar Rp 157 miliar. Sisanya belum dicarikan karena masih menunggu data pendukung dari Bawaslu Daerah.

“Kenapa 157 miliar, data pendukungnya yang sesuai dengan norma ya segitu. Kalau memang bisa mengusulkan data pendukung lain, yang lebih clear, lebih jelas, pasti akan dapat didukung lagi," tutup Tito.

Sebagaimana diketahui, biaya Pilkada 2020 ditanggung oleh dana APBD dan ABPN. Total biaya Pilkada mencapai Rp14,98 triliun. Sebanyak Rp 1,411 triliun dibiaya APBN. Sisanya ditanggung APBD oleh daerah yang melaksanakan Pilkada yang berjumlah 270 daerah.

Baca Juga: Bawaslu Sebut 9 Daerah di Jateng Kategori Rawan Tinggi Pilkada

Dari dana Rp 1,411 trilun yang dibiayai APBN, sebanyak Rp 391 miliar untuk kebutuhan penyelenggara di tingkat pusat dan Rp 1,02 triliun untuk penyelenggara di tingkat daerah.

Adapun rincian pengeluaran dana APBN sebesar Rp 1,411 trilun adalah alokasi untuk KPU daerah sebesar Rp 908,4 miliar, untuk Bawaslu daerah Rp 76,36 miliar, dan anggaran pengamanan sebesar Rp 35,78 miliar. Totalnya ialah Rp 1,020 triliun.
Kemudian anggaran tambahan sebesar Rp 391 miliar akan diberikan kepada KPU pusat, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU pusat mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 129 miliar, Bawaslu sebesar Rp 223 miliar, dan DKPP sebesar Rp 39 miliar. 



Sumber: BeritaSatu.com