Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015
Juliari Batubara. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / ALD Rabu, 1 Juli 2020 | 13:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyampaikan di hadapan Komisi VIII DPR, bahwa ada 92 kabupaten/kota se-Indonesia yang belum pernah memperbarui data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyangkut berbagai program pemerintahan sejak tahun 2015.

Menurut Ari, sapaan akrabnya, kualitas data adalah bagian dari sense of crisis yang perlu dipertahankan, apalagi di tengah dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sesuai regulasi, DTKS memang disusun secara berjenjang dari tingkat bawah, yakni kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pemerintah pusat yang ditangani Kementerian Sosial (Kemsos).

"Jadi sesuai UU, pengelolaan data fakir miskin memang tidak 100% adalah wewenang pusat. Artinya memang pemda kabupaten/kota maupun provinsi adalah juga diwajibkan untuk mengelola data fakir miskin di daerahnya masing-masing," kata Ari dalam rapat dengan DPR, Rabu (1/7/2020).

DTKS sendiri dibuat mulai tahun 2007 dan tahun 2015, diserahkan pengelolaannya kepada Kemsos. Verifikasi dan validasi terakhir diakukan pada tahun itu. Sejak 2015 hingga sekarang, verifikasi dan validasi dilaksanakan melalui pemda kabupaten/kota.

Sejak 2015-2020, verifikasi dilaksanakan dengan peran serta 315 kabupaten/kota. Secara keseluruhan, angkanya tidak sampai 50% dari total data yang ada. Semisal, ada kabupaten/kota yang memiliki data 1.000 penduduk, namun yang diverifikasi hanya 400. Ironisnya, ada kabupaten/kota yang sama sekali tak melakukan verifikasi dan validasi.

"Yang tdak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten/kota. Yang meng-update lebih dari 50% datanya adalah 103 kabupaten/kota," ujar Ari.

"Kalau diklasifikasikan, yang paling parah ada 92 kabupaten/kota. Setengah parah 319 kabupaten/kota, dan yang lumayan hanya 103 kabupaten/kota," tambahnya.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, tak bisa menutupi kekecewaannya atas kinerja pemda kabupaten/kota yang tak melaksanakan proses verifikasi dan validasi data DTKS tersebut. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat memberi sanksi kepada pemda yang tak melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Saya kira pemerintah daerah itu bisa diingatkan. Untuk Kemkeu juga, kalau ada kabupaten/kota yang enggak mau validasi data, bisa diancam dengan hukuman," kata Yandri.

"Data itu sumber dari segala sumber. Pak Mendes (Menteri Desa) juga, kan bisa anggaran desa ditunda dulu. Artinya bapak bapak di sini punya power," tambahnya.

Di rapat itu, selain Kemsos, hadir juga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya akan mendukung penuh proses update data kemiskinan yang menjadi basis DTKS. "Ini juga dipakai sebagai baseline data Pilkada 2020," kata Zudan.



Sumber: BeritaSatu.com