Kemdagri: Dana Pilkada Harus Cair Selambatnya 15 Juli

Kemdagri: Dana Pilkada Harus Cair Selambatnya 15 Juli
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardy / YUD Rabu, 1 Juli 2020 | 14:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta Pemerintah Daerah segera mencairkan sisa anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dia memberi batas waktu paling lambat 15 Juli sudah harus selesai dicairkan.

“Mendagri sudah menghimbau agar sebelum 15 Juli, semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus sudah 100 persen mencairkan dana Pilkada ke penyelenggara,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemdagri Bahtiar di Jakarta, Rabu (01/07/2020).

Ia mengaku permintaan itu berdasarkan instruksi Mendagri Tito Karnavian. Tito berharap dana Pilkada sudah harus cair sebelum masuk tahap pemutakhiran data tanggal 15 Juli.

Bachtiar mengungkapkan hingga Rabu ini terdapat 10 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana Pilkada. Kesepuluh daerah itu adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Belu,

Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara 16 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana Pilkada ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Mataram, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

“Kemendagri mengapresiasi daerah yang sudah mentransfer 100 persen dana pilkada kepada penyelenggara. Untuk daerah lain, kami dorong untuk segera cairkan sisanya karena tahapan Pilkada sudah dilanjutkan, tidak bisa menunggu lagi,” ujar Bahtiar.

Dia menyebut pada tanggal 25 Juni lalu, KPU telah melanjutkan tahapan di daerah yang memiliki calon perseorangan yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Selanjutnya pada 15 Juli mendatang akan dilaksanakan pemutakhiran data pemilih. Pada tahap ini, petugas penyelenggara akan turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan para pemilih.

“Petugas yang berinteraksi sentuhan langsung kepada publik harus dilindungi dengan kelengkapan alat pelindung diri. Karena itu, anggaran Pilkada harus segera dicairkan agar tahapan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman dari Covid-19,” tutup Bachtiar.



Sumber: BeritaSatu.com