Penuntasan Masalah Desa Tidak Selalu Harus ke Jalur Hukum

Penuntasan Masalah Desa Tidak Selalu Harus ke Jalur Hukum
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Rabu, 1 Juli 2020 | 16:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, penuntasan masalah di desa tidak selalu harus ke jalur hukum. Permasalahan yang tidak terlalu besar dapat langsung diselesaikan di desa.

"Saya ingat betul ketika saya masih kecil. Misalnya, ada maling ayam atau pencuri ayam, tidak serta merta kemudian diurus ke polsek atau ke polres dimasukkan sel. Selnya polos enggak. Cukup diselesaikan di desa dengan sanksi-sanksi sosial," ungkap sosok yang akrab disapa Gus Menteri ketika membuka Kongres Kebudayaan Desa 2020, Rabu (1/7/2020).

Dirinya menuturkan, permasalahan warga ini biasanya diputuskan oleh kepala desa. Dengan karisma, kemampuan dan kewibawaan yang dimiliki kepala desa, keputusannya diterima oleh masyarakat.

"Inilah yang saya sebut dengan model problem solving khas desa," imbuhnya.

Gus Menteri pun meyakini, setiap desa memiliki solusi permasalahan yang khas melalui adat dan budaya yang dimiliki.

Untuk itu, Gus Menteri berharap Kongres Kebudayaan Desa 2020 ini mampu berkontribusi dari sisi pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif bagi masyarakat desa.

"Mudah-mudahan, kongres ini menjadi momentum yang sangat berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa-masa yang datang," tutupnya.

Sebagai informasi, Kongres Kebudayaan Desa 2020 diselenggarakan oleh Sanggar Inovasi Desa.



Sumber: BeritaSatu.com