Pemprov Aceh, Jambi dan Jabar Raih Opini WTP dari BPK

Pemprov Aceh, Jambi dan Jabar Raih Opini WTP dari BPK
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar (kiri) kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (kanan) di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (30/6/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Rabu, 1 Juli 2020 | 17:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan tahun anggaran 2019 milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Aceh, serta Jawa Barat (Jabar).

Seluruh laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar kepada masing-masing daerah pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (30/6/2020). Bagi Pemprov Jambi dan Aceh, penyerahan LHP dilakukan melalui telekonferensi.

Bahrullah menyatakan, walaupun telah memperoleh opini WTP, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan BPK yang perlu mendapatkan perhatian dari setiap pemerintah daerah.

Is

Penyerahan LHP atas LPD Provinsi Jambi TA 2019 (atas), serta penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Aceh TA 2019 (bawah).

Khusus untuk Pemprov Jambi, BPK menemukan delapan kelemahan pengendalian internal dan tiga permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di antara lain adalah kesalahan klasifikasi belanja modal, belanja barang dalam penganggaran dan realisasi dalam laporan realisasi anggaran (LRA), penyajian dan pengukuran aset tetap gedung dan bangunan serta jalan.

Kemudian, irigasi dan jaringan tidak sepenuhnya sesuai terkait pengelolaan barang milik daerah dan penatausahaan dan penyajian aset tetap yang diperoleh dari pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, serta sarana dan prasarana (P3D) bidang pendidikan belum memadai.

Pada Pemprov Aceh, BPK menemukan 11 kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ini meliputi pengelolaan kas daerah atas transaksi retur SP2D belum sepenuhnya tertib, sehingga dapat membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Terdapat dana otonomi khusus yang belum terealisasi secara optimal, sehingga belum memberikan manfaat bagi Pemerintah Aceh sesuai tujuan penyalurannya. Pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya tertib sehingga laporan keuangan belum menyediakan informasi seluruh kekayaan daerah.

Selain LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, diserahkan pula Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019.

"Dari hasil pemeriksaan kinerja tersebut menunjukan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus. Utamanya atas kegiatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan pembangunan rumah layak huni," imbuh Bahrullah.

iS

Anggota V BPK Bahrullah Akbar (kanan) bersama Tortama KN V Akhsanul Khaq (kiri) hadir secara virtual melalui konferensi pada Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jambi dan Provinsi Aceh.

Lebih lanjut, BPK berharap Pemprov Jabar memperhatikan penganggaran belanja barang dan belanja modal yang belum sesuai dengan ketentuan, penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK telah menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 untuk Jambi dan Jabar.

"IHPD tersebut memuat gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tertentu yang dilakukan oleh BPK Pusat. Kami mengharapkan pemprov dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan pemprov terhadap pemkab dan pemkot," pungkas Bahrullah.

 



Sumber: BeritaSatu.com