Dalam 2 Bulan, Ombudsman Terima 1.330 Aduan Soal Penyaluran Bansos

Dalam 2 Bulan, Ombudsman Terima 1.330 Aduan Soal Penyaluran Bansos
Warga memperlihatkan kartu Program Sembako usai diambil di kantor Kelurahan Campurejo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (12/5/2020). Pamerintah mengeluarkan kartu Program Sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 200.000 per bulan yang dapat dicairkan dalam bentuk kebutuhan pangan melalui agen atau warung yang telah ditentukan guna menekan dampak pandemi Covid-19. (Foto: ANTARA FOTO / Prasetia Fauzani)
Fana F Suparman / WM Rabu, 1 Juli 2020 | 20:33 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia telah membuka Posko Pengaduan Daring bagi masyarakat terdampak Covid-19 sejak 29 April 2020 lalu. Selama dua bulan berjalan, Ombudsman paling banyak menerima laporan mengenai penyaluran bansos, yakni sebanyak 1.330 laporan atau 83% dari 1.604 laporan yang diterima Ombudsman melalui Posko Pengaduan hingga 30 Juni 2020.

"Penyaluran bantuan sosial menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat," kata Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi, di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Posisi kedua terbanyak yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman adalah sektor ekonomi dan keuangan sebanyak 176 pengaduan atau 11%, menyusul sektor transportasi 52 pengaduan (3%), Pelayanan Kesehatan 38 pengaduan (2%) dan sektor keamanan delapan pengaduan (1%).

Ahmad Suadi memaparkan, jenis bantuan sosial yang diadukan masyarakat terutama terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 402 pengaduan, Program Keluarga Harapan (PKH) 41 pengaduan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 28 pengaduan, bantuan sembako 17 pengaduan dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebanyak satu pengaduan.

Dari keseluruhan pengaduan bansos, 22,28% di antaranya terkait penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu atau wilayah sasaran. Kemudian 21,38% tentang prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas dan 20,89% masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar namun tidak terdaftar.

Sementara, berdasarkan wilayah, lima provinsi dengan pengaduan terbanyak adalah Provinsi Banten dengan 207 laporan Sumatera Barat (157 laporan), Kepulauan Bangka Belitung (138 laporan), Jawa Tengah (96 laporan), Jawa Timur (94 laporan). Untuk instansi yang diadukan, Dinas Sosial paling banyak diadukan yakni sebanyak 78,45% dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 4,33%.

"Serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebanyak 2,07%," katanya.

Dikatakan, tindak lanjut laporan masyarakat oleh Ombudsman dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Posko Pengaduan Daring Covid-19. Laporan yang telah divalidasi dan memenuhi syarat akan ditindaklanjuti melalui dua mekanisme yakni, diteruskan kepada instansi K/L/D terkait melalui narahubung yang telah ditunjuk dan selanjutnya dimonitor serta melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO).

"Progres Penanganan pengaduan oleh Ombudsman, sebanyak 53,8% pengaduan telah diteruskan ke instansi terkait, kemudian 26,6% pengaduan masyarakat telah dinyatakan selesai dan 5,7 % masih dalam proses validasi laporan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi posko daring dengan mencermati perkembangan jumlah aduan dan situasi eksternal termasuk di daerah-daerah.

Dikatakan, dari evaluasi itu, Ombudsman menilai penyampaian aduan terkait Covid-19 telah dimungkinkan untuk dilakukan lagi melalui saluran reguler seperti surat, email, website ombudsman.go.id, call center Ombudsman 137 serta WhatsApp center.

Meski demikian, pengaduan yang sudah masuk melalui posko daring akan tetap diselesaikan dengan mekanisme posko daring hingga 31 Juli 2020, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya.

“Untuk itu, masyarakat tetap dapat melapor melalui posko hingga 6 Juli 2020. Kemudian mulai 7 Juli 2020, pengaduan terkait Covid-19 melalui posko daring akan dinonaktifkan dan masyarakat dapat melapor ke Ombudsman melalui saluran reguler," katanya.

 



Sumber: BeritaSatu.com