KPPOD: Indonesia Hiper Regulasi

KPPOD: Indonesia Hiper Regulasi
Sejumlah pimpinan Komisi IX DPR RI berorasi didepan Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya terkait pasal bagian ketenagakerjaan, didepan gerbang gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Carlos KY Paath / WM Rabu, 1 Juli 2020 | 13:39 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menyatakan regulasi di Indonesia sudah terlalu banyak. Robert menyebutnya sebagai hiper regulasi.

“Saya tidak memakai bahasa obesitas, tapi hiper regulasi. Ada 42.000 regulasi dari tingkat pusat sampai daerah. Ternyata dalam regulasi itu ada konflik kewenangan. Tidak hanya antar pusat dan daerah, tapi juga kementerian/lembaga,” kata Robert.

Hal itu disampaikan Robert dalam diskusi daring bertajuk “Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja: Benarkah ada Resentralisasi?”, Rabu (1/7/2020).

“Fragmentasi di kementerian/lembaga, mengalir ke daerah. Kita butuh suatu buku besar (induk regulasi). Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) mudah-mudahan menjadi acuan untuk mengintegrasikan bisnis proses perizinan,” ujar Robert.

Robert berharap, ke depan tidak ada lagi undang-undang (UU) sektoral, peraturan pemerintah (PP) dan sebagainya yang berbeda dengan RUU Ciptaker. Robert menegaskan RUU Ciptaker setelah diundangkan dapat menjadi resolusi konflik kewenangan.

Menurut Robert debirokratisasi dan digitalisasi tidak cukup kuat. Sebab para pihak akan tetap mengurus banyak perizinan. “Mungkin dengan debirokratisasi dan digitalisasi bisa lebih cepat dan mudah, tapi yang diurus masih banyak,” ucap Robert.

Robert pun menyebut, “Kalau bicara soal tendensi penyimpangan kekuasaan, korupsi perizinan akan terbuka, karena korupsi muncul dari izin yang banyak. Jadi kalau mau tekan korupsi, kurangi izin yang dikeluarkan pemerintah.”

Robert menangkap pesan dan semangat positif dari kehadiran RUU Ciptaker. Momentumnya pun tepat untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. RUU Ciptaker, lanjut Robert, menjadi dasar untuk menata perekonomian, sehingga lompatan bisa dilakukan lebih cepat.

“Tugas pemerintah menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Ini yang saya kira jadi semangat otonomi dan RUU Ciptaker. Indonesia butuh lapangan kerja. Ini pertimbangan sangat taktis yang menurut saya cerdas,” kata Robert.

Pada kesempatan yang sama Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemko Perekonomian, Bobby Rafinus menyatakan pemerintah berusaha keras meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis. Pada 2015, Indonesia peringkat 114, tapi meningkat ke-72 pada 2018.

Peringkat Indonesia lalu relatif stagnan di posisi 73. “Perbaikan peringkat ini penting, karena dalam periode relati sama, negara tetangga mencapai peringkat lebih baik. Misalnya Vietnam peringkat ke-70, Brunei Darussalam ke-66, dan Thailand ke-21. Ini semacam bel untuk kita berbenah,” kata Robby.

Robby pun menyebut, “Ada ekspektasi besar terkait RUU Ciptaker ini. Adanya perubahan pola kerja dari birokrasi yang ke depan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan itu nantinya pelayanan semakin cepat dan murah, serta mudah dinikmati oleh masyarakat.”



Sumber: BeritaSatu.com