14 PTN Terapkan Zona Integritas Bebas Korupsi

14 PTN Terapkan Zona Integritas Bebas Korupsi
Universitas Indonesia (Foto: istimewa)
Maria Fatima Bona / EAS Kamis, 2 Juli 2020 | 00:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikti Kemdikbud), Nizam, meluncurkan pencanangan pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan zona wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Sekretariat Direktorat Jenderal Dikti.

Tercatat pada 2020 ada 14 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang didorong untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sam Ratulangi.

Pencanangan zona integritas ini merupakan suatu langkah konkret dan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Dikti sebagai lembaga pemerintah. Dalam hal ini, Ditjen Dikti dituntut meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

"Integritas harus ditegakkan di lingkungan pendidikan tinggi karena tugas kami membentuk insan-insan berintegritas, sebagai generasi unggul penerus bangsa,” ujar Nizam di webinar focus group discussion (FGD) Pencanangan Zona Integritas Setditjen Dikti, Rabu (1/7/2020).

Pada kesempatan ini Nizam memaparkan pentingnya WBK/WBBM, sebagai bagian dari urgensi untuk melakukan perubahan. Intervensi penggunaan teknologi diharapkan dapat mengoptimalkan layanan dan mencegah peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran.

Layanan dapat terselenggara dengan optimal, masyarakat pun dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, transparan dan akuntabel.

"Layanan ini potensial terjadi penyimpangan, godaan, maupun gangguan yang tidak diinginkan. Layanan berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi dan juga menghindari terjadinya penyimpangan. Ini perlu kita wujudkan bersama," jelas Nizam

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Dikti, Paristiyanti Nurwardani menjelaskan, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Paris menyebutkan, pembangunan zona integritas melalui reformasi birokrasi ini dimulai dengan melakukan perencanaan, telaah, dan penyusunan peta jalan serta rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Dikti

Dalam hal ini terdapat tiga sasaran pembangunan zona integritas di Ditjen Dikti antara lain terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.



Sumber: BeritaSatu.com