Wapres Minta Menteri BUMN Jajaki Lahan Negara untuk Industri Halal

Wapres Minta Menteri BUMN Jajaki Lahan Negara untuk Industri Halal
KH Ma'ruf Amin. (Foto: Antara / FB Anggoro)
Markus Junianto Sihaloho / YS Kamis, 2 Juli 2020 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjajaki kemungkinan adanya lahan negara yang dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi area industri halal.

Menurut Wapres, Pemerintah terus mengembangkan industri halal untuk mengejar agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen.

Percepatan ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di mana salah satu yang diamanatkan adalah pengembangan industri produk halal.
Hal itupun menjadi bahasan dalam Rapat Pengembangan Kawasan Industri Halal di Kantor Wakil Presiden Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2020).

"Saya melihat Pak Menteri BUMN ini yang paling kaya banyak punya lahan," kata Wapres.

Wapres mencontohkan, salah satu potensi kawasan yang dapat dikembangkan baik untuk menjadi kawasan industri umum maupun menjadi kawasan industri halal adalah Jawa Barat.

Wapres menerangkan, setelah kawasan industri dengan segala fasilitas dan kemudahannya terbentuk, maka pekerjaan berikutnya adalah bagaimana mendatangkan industrinya.

Menurut dia, dalam mengembangkan suatu kawasan industri, salah satu yang dipertimbangkan adalah nilai strategis dari kawasan tersebut.

"Dekat dengan pelabuhan udara, ada akses jalan tol, kemudian pelabuhan laut, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan pekerja yang terampilnya juga, dan sangat penting adalah ketersediaan lahan," ungkap Wapres.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya menyambut baik visi Wapres terkait percepatan pembangunan kawasan industri halal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

“Di Permen ini Bapak Wapres, ada beberapa prinsip yang kami atur berkaitan dengan tata cara memperoleh surat keterangan,"kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya interkonektivitas antarkawasan industri.

"Bagaimana interkonektivitas antar satu kawasan industri dan yang lainnya musti bener-bener terhubung, contohnya keberadaan logistik daripada kereta ataupun angkutan laut, maupun udaranya,” ungkap Erick.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyambut baik upaya percepatan pembangunan kawasan industri halal khususnya di wilayah Jawa Barat. Bahkan Ridwan memprediksi apabila potensi pengembangan kawasan industri di Jawa Barat tergali, maka akan mampu meningkatkan perekonomian nasional.

Mendengar paparan para Menteri dan Gubernur Jawa Barat tersebut, Wapres menyatakan dirinya optimistis pengembangan kawasan industri halal dapat cepat terealisasi apabila masing-masing pihak terkait melakukan akselerasi dalam eksekusinya.



Sumber: BeritaSatu.com