Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK

Kamis, 2 Juli 2020 | 21:32 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga tahun terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 45 permohonan perlindungan dari kasus penyiksaan, yang berasal dari sejumlah kasus di 10 provinsi.

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menjelaskan, dari 45 kasus penyiksaan yang perlindungannya dimohonkan ke LPSK, pelakunya oknum TNI, Polri, dan petugas Pemasyarakatan.

"Aktor dari oknum TNI 39 orang, Polri 20 orang dan 5 petugas pemasyarakatan. Untuk satu kasus, pelakunya bisa lebih dari satu orang," kata Maneger Nasution dalam diskusi daring "LPSK Bicara: Mengenal Penyiksaan dan Perlindungan terhadap Korban", di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Dijelaskan, berbeda dengan penganiayaan atau kekerasan, penyiksaan lebih berorientasi kepada pelaku yang merupakan pejabat publik terhadap orang dalam pengawasannya. Karena itulah, perspektif pejabat publik yang memiliki relasi kuasa atas orang dalam pengawasannya menjadi sangat penting.

Menurutnya, pada kasus penyiksaan, edukasi terhadap masyarakat sebagai korban juga penting. Maneger mengatakan, ada dua faktor penting yang memengaruhi proses pengungkapan kasus penyiksaan di Indonesia.

Pertama, ketakutan korban melaporkan peristiwa penyiksaan yang dialami karena pelaku adalah pejabat publik. Kedua, ketidakpercayaan korban terhadap proses hukum atas laporan penyiksaan yang disampaikan.

Ketakutan korban melaporkan penyiksaan yang dialami, dilatarbelakangi penyiksaan itu diduga dilakukan pejabat publik dan/atau lokasi kejadian berada di dalam bangunan atau wilayah institusi tertentu.

“Akan sangat sulit mencari saksi yang mau memberikan keterangan atas peristiwa penyiksaan dimaksud,” ujar Maneger.

Kalau pun korban melaporkan peristiwa penyiksaan yang dialami, lanjut Maneger, ada ketidakpercayaan dari korban jika laporannya itu akan diproses hukum. Jika pun ada korban yang berani melaporkan penyiksaan yang dialami, mereka ragu (laporan) diproses. Sebab, proses hukum atas laporan itu biasanya dilakukan secara internal oleh institusi pejabat publik tersebut.

Ketakutan melapor atau ketidakpercayaan akan proses hukum, seharusnya bisa dikikis. Apalagi, negara sudah membentuk LPSK yang tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, termasuk pada tindak pidana penyiksaan. Apalagi, penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana prioritas di LPSK.

"Kehadiran LPSK, secara filosofis untuk membangkitkan keberanian dan kepedulian masyarakat sipil untuk melaporkan suatu tindak pidana dialami ataupun diketahuinya," ujarnya.

Pada diskusi daring itu, Maneger juga menyoroti urgensi perlindungan saksi dan korban dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. Khususnya di fakultas hukum, karena semua penegak hukum, sebagian besar belajar dan merupakan lulusan fakultas hukum.

Perlindungan saksi dan korban sebagai bagian kurikulum perguruan tinggi, dirasa lebih memudahkan kalangan civitas akademika, karena konteks ini sangat Indonesia sekali.

Sebab, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan lain di bawahnya, ada lembaganya yang khusus melaksanakan perlindungan saksi dan korban, serta banyak kasus dan implementasinya sehari-hari.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Megawati Dorong Produksi Pangan Selain Beras Saat Pandemi

“Kita harus sedia payung sebelum hujan. Kita tak tahu Covid-19 ini berapa lama sementara harga bahan pangan bisa semakin mahal. Perlu makanan pendamping beras."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Bawaslu Minta ASN Bijak Gunakan Medsos Saat Pilkada

"Mengupload atau mengunduh di media sosial kegiatan kampanye pasangan calon atau memberikan simbol like sebagai bagian dari bentuk dari dukungan."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Mendagri Tawarkan Empat Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan

"Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas Karhutla."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Dua Prajurit TNI AD Terlibat Kasus Penusukan Serda Saputra

"Perannya kedua ini memberikan, meminjamkan senjata api kepada tersangka. Jadi senjata api yang digunakan oleh tersangka (Letda RW) itu dipinjam dari Sertu H."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Djoko Tjandra Masuk Indonesia Tak Terdeteksi, Imigrasi Diadukan ke Ombudsman

Djoko Tjandra telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan mengubah nama Joko Soegiarto Tjandra melalui proses pengadilan.

NASIONAL | 2 Juli 2020

LSI Denny JA: Saat Masyarakat Terpuruk, Segera Cari Solusi dan Proaktif Beri Berita Gembira

"Tularkan harapan, tentu yang berdasarkan hasil riset. Spirit ini yang berharga untuk terus ditumbuhkan.”

NASIONAL | 2 Juli 2020

PDI Perjuangan: Covid-19 Masalah Bersama

Covid-19 harus diatasi bersama semua warga negara.

NASIONAL | 2 Juli 2020

PDIP: Covid-19 Masalah Bersama, Kami Pasang Badan untuk Pemerintahan Jokowi

“PDI Perjuangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah bekerja keras dan terus berjuang membantu rakyat agar Indonesia secepatnya bisa mengatasi dampak Covid-19."

NASIONAL | 2 Juli 2020

KA Siliwangi Sukabumi-Cianjur Beroperasi Mulai Besok

KA lokal Siliwangi relasi Sukabumi-Cianjur mulai kembali dioperasikan Jumat, 3 Juli 2020.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Anggota Baleg: Pancasila Terusik, Persatuan Bangsa Tergugah

"Wajar kalau hampir semua kalangan menolak hadirnya RUU HIP ini. Setiap mengusik Pancasila dapat dipastikan akan menggugah rasa kebangsaan kita untuk menyatu."

NASIONAL | 2 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS