KSP Tegaskan Program Pemulihan Tahan Pelambatan Ekonomi

KSP Tegaskan Program Pemulihan Tahan Pelambatan Ekonomi
Ilustrasi Covid-19. (Foto: AFP)
Lenny Tristia Tambun / YS Kamis, 2 Juli 2020 | 21:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sakti Sulendra Kusuma mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional yang digagas pemerintah diharapkan bisa mengurangi dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengoreksi target pertumbuhan dari sekitar 5,5 persen menjadi 4,2 persen melalui program pemulihan ekonomi nasional,” kata Panutan Sakti Sulendra di kantor KSP, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana Rp 677 triliun dari APBN untuk pemulihan ekonomi nasional. Panutan Sakti Sulendra mengungkapkan program ekonomi nasional untuk perlindungan sosial mendapat alokasi sekitar 35 persen atau Rp 204 triliun.

Adapun alokasi dana tersebut mencakup beberapa hal. Pertama, perluasan program PKH (Program Keluarga Harapan), dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta dengan nilai Rp37,4 triiyun.

“Kedua, perluasan program kartu sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta, dengan nilai per bulan naik dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000,” terang Panutan Sakti Sukendar.

Ketiga, program bantuan langsung tunai dana desa nilainya Rp 31,8 triliun. Keempat, insentif listrik bebas bayar untuk kelas 450 KVA dan diskon 50 persen untuk kelas 900 KVA dengan nilai Rp 6,9 triliun.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin skenario terberat pemulihan ekonomi terjadi. Dari beberapa skenario yang disusun pemerintah, ada beberapa perhitungan yang dampaknya cukup serius.

Panutan menjelaskan, skenario yang sangat berat itu akan menurunkan pertumbuhan menjadi hanya minus 0,4 persen. Artinya, jumlah orang miskin akan bertambah sebanyak 3,78 juta orang dan pengangguran akan bertambah sebanyak 5,23 juta orang.

Karena itu, lanjut Panutan Sakti Sulendra, KSP bersama kementerian dan lembaga terkait menggodok program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menjalankan dua bentuk program, yaitu untuk sisi demand berupa program perlindungan sosial, sedangkan untuk sisi supply berupa program pemulihan ekonomi nasional.

”Strategi dari pelaksanaan program tersebut mengikuti tahapan-tahapan. Jadi bila pandemi Covid-19 ini belum bisa ditangani dengan baik, tahapannya lebih pada perlindungan sosial. Tetapi, kalau misalnya pandemi ini mulai bisa dikendalikan maka tahapannya adalah ke program pemulihan ekonomi nasional,” jelas Panutan Sakti Sulendra.

Lebih lanjut Panutan Sakti Sulendra menerangkan, untuk penanganan Covid-19 ini, pemerintah menerapkan tiga strategi utama. Pertama, penanganan sektor kesehatan. Kedua, perlindungan sosial untuk menahan daya beli masyarakat.

“Program pemulihan ekonomi nasional juga menjadi strategi utama selanjutnya,” ujar Panutan.



Sumber: Suara Pembaruan