Persyaratan Telah Dipenuhi, Insentif Nakes di Banten Tak Kunjung Cair

Persyaratan Telah Dipenuhi, Insentif Nakes di Banten Tak Kunjung Cair
Ilustrasi tenaga kesehatan. (Foto: Antara)
Laurens Dami / JEM Jumat, 3 Juli 2020 | 11:40 WIB

Serang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kesehatan Banten telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemkes) terkait insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19.

Bahkan tidak hanya mengajukan usulan, Dinas Kesehatan Banten juga telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diminta pemerintah pusat terkait insentif nakes tersebut.

“Usulan pengajuan terkait insentif untuk nakes yang melayani pasien Covid-19, sudah kami sampaikan ke Kemkes. Semua kelengkapan syarat pemberkasan sudah dipenuhi. Jika sampai saat ini belum cair, dan apa kendalanya bisa tanyakan langsung ke Kemkes,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, di Serang, Kamis (2/7/2020).

Ati menjelaskan, mengacu pada ketentuan untuk nakes yang menerima insentif disesuaikan dengan jumlah pasien yang dirawat pada rumah sakit (RS) yang ada.

Terkait besaran insentif yang diterima setiap nakes dari pemerintah pusat, Ati memaparkan bahwa untuk dokter spesialis sebesar Rp 15.000.000 per bulan, dokter umum sebesar Rp 10.000.000 per bulan, untuk perawat/bidan sebesar Rp 7.500.000 per bulan dan nakes lainnya sebesar Rp 5.000.000 per bulan.

“Nakes yang kami ajukan usulan ke pemerintah pusat untuk memperoleh insentif masih mengacu pada keputusan menteri kesehatan (kepmenkes) yang lama. Namun sekarang sudah direvisi dengan munculnya kepmenkes baru. Kami belum sesuaikan dengan ketentuan yang baru itu,” ujar Ati.

Ati menjelaskan, perbedaan ketentuan lama dan baru itu tidak hanya terkait mekanisme pengajuan usulan insentif tetapi juga jumlah nakes yang berhak menerima insentif.

“Pada kepmenkes yang lama yang berhak menerima insentif dari pemerintah pusat hanya nakes yang bekerja di rumah sakit rujukan Covid-19. Sementara pada kepmenkes yang baru, nakes yang berhak menerima insentif tidak hanya di RS rujukan Covid-19, tetapi juga RS swasta yang menangani Covid-19,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kepmenkes tersebut merupakan hasil revisi dari Kepmenkes sebelumnya, yakni Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Perbedaan antara kepmenkes baru dengan kepmenkes lama di antaranya terletak pada proses verifikasi dokumen pengajuan insentif.

Pada kepmenkes lama, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif dilakukan dari tahap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) atau dinas kabupaten/kota, provinsi, dan Kemkes. Dari Kemkes dokumen pengajuan langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Dalam Kepmenkes lama alur birokrasinya terlalu panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencairkan dana insentif tersebut. Inilah salah satu faktor penyebab lamanya pencairan dana insentif bagi nakes.

Karena proses verifikasi yang ketat, maka prosesnya menjadi lama. Hal tersebut disebabkan pihak yang mengajukan harus menyiapkan data-data yang lengkap dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat untuk menjamin tidak salah bayar.

Sementara dalam Kepmenkes yang baru, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif hanya sampai di tingkat Dinas Kesehatan provinsi dan langsung diajukan ke Kemkeu.

Tak hanya itu, dalam Kepmenkes baru tidak hanya rumah sakit rujukan Covid-19 saja yang dapat mengajukan insentif bagi nakes. Kepmenkes yang baru memberikan kesempatan kepada rumah sakit mana pun yang menangani kasus Covid-19 untuk mengajukan insentif bagi tenaga kesahatannya.

Ati mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan insentif bagi nakes yang bekerja di RS rujukan Covid-19 sesuai dengan Kepmenkes yang lama.

“Yang telah kami ajukan masih mengacu pada Kepmenkes yang lama. Untuk penyesuaian dengan Kepmenkes yang baru, nanti kami bahas kemudian. Kami menunggu pencairan dana insentif bagi nakes yang telah kami usulkan ke Kemkes,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebanyak 594 nakes di Provinsi Banten yang mengabdikan dirinya untuk menangani pasien Covid-19, hingga saat ini belum menerima insentif dari Pemerintah Pusat.

Ratusan nakes tersebut terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, penunjang medis dan non medis serta penunjang umum lainnya.

Ratusan tenaga kesehatan tersebut sudah tiga bulan berjibaku menangani pasien Covid-19 di Banten. Namun, insentif yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat untuk nakes yang menangani pasien Covid-19 hingga saat ini tak kunjung cair.  

 



Sumber: BeritaSatu.com