Setjen DPR Gandeng BSSN Tingkatkan Keamanan Data Siber

Setjen DPR Gandeng BSSN Tingkatkan Keamanan Data Siber
Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI di Gedung Setjen DPR, Jakarta, Jumat (3/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Sabtu, 4 Juli 2020 | 21:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama untuk meningkatkan keamanan data siber di lingkungan DPR RI.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, pimpinan DPR sudah lama menargetkan percepatan modernisasi parlemen.

"Salah satu keinginan kami untuk mempercepat paperless, untuk tanda tangan elektronik. Kami bekerja sama dengan BSSN ini dalam kaitannya sertifikat elektronik untuk memberikan keamanan bagi semua proses digital yang ada di DPR," ungkap Indra usai penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Setjen DPR RI, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Potensi serangan siber terhadap institusinya, lanjut Indra, masih ada seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk itu, diperlukan perangkat yang lebih kuat lagi untuk mencegah serangan siber.

"Kita membutuhkan dukungan BSSN untuk melindungi sistem kita. Meski secara internal kita sudah ada, tetapi serangan-serangan itu tetap bisa melumpuhkan kita. Ini yang akan kami rapihkan ke depannya karena menyangkut data-data penting yang ada di DPR," jelasnya.

Kepala BSSN Hinsa Saburian mengatakan, DPR RI memiliki fungsi yang penting dalam menghasilkan dokumen-dokumen negara yang strategis. Melalui kerja sama sertifikat elektronik, diharapkan dokumen-dokumen tersebut terjamin keamanan dan keabsahannya.

"Tentu DPR ini lembaga yang sangat strategis. Kita mengerti segala pengambilan keputusan terkait bangsa dan negara ini, kita pastikan untuk aman antara lain melalui sertifikat elektronik yang kita teken tadi. Kita harapkan dokumen-dokumen itu bisa terjamin keamanan dan keabsahannya," jelas Hinsa.

Tanda tangan elektronik, lanjutnya, juga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk penandatanganan ribuan dokumen. 

"Terlebih, sangat kecil potensinya untuk bisa dipalsukan," imbuh Hinsa. 

Terkait serangan siber, Hinsa menjamin ke depannya akan dilakukan koordinasi dan kolaborasi, sehingga hal tersebut dapat ditangani dengan cepat.

“Nantinya, hal itu segera bisa kita monitor dari pusat keamanan siber yang ada di kita. Kemudian, kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi lain, sehingga (kejadian) seperti kemarin bisa kita tangani bersama-sama. Kita akan intensif meningkatkan keamanan dan ke depannya akan banyak hal-hal yang harus dikerjakan bersama,” tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com