Revisi Otsus Papua Harus Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat Papua

Revisi Otsus Papua Harus Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat Papua
Ketua Tim Kajian Papua LIPI Adriana Elisabeth (Foto: istimewa)
Asni Ovier / AO Minggu, 5 Juli 2020 | 10:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Otonomi khusus (otsus) di Papua dan Papua Barat harus direvisi agar bisa benar-benar memberikan kesejahteraan masyarakat di sana. Namun, revisi otsus itu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua, khususya di tujuh wilayah adat seluruh Papua.

Hal itu dikatakan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta, Adriana Elisabeth di Jakarta, Minggu (5/7/2020). Dikatakan, membuka ruang konsultasi publik dalam konteks revisi otsus Papua setidaknya akan membangun kesadaran bersama bahwa setiap proses memerlukan legitimasi dan kepemilikan (ownership), sehingga setiap keberhasilan atau kegagalan akan menjadi tanggung jawab bersama.

“Ruang publik harus dibuka dengan bahasa dan komunikasi tanpa kekerasan (non-violent communication), tanpa stigma, dan diskriminasi,” ujar Adriana.

Dikatakan, meskipun ada otsus dengan dana yang terus meningkat setiap tahun, ketidakpuasan masih melanda sebagian warga Papua. Akumulasi persoalan ketidakadilan sosial ekonomi, masalah keamanan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mudah meletup menjadi aksi-aksi massa, seperti pada Agustus-Oktober 2019 dan sebagian berlangsung anarkis.

Terlepas dari adanya kelompok politik yang sengaja meniupkan isu identitas (diskriminasi rasial terhadap Papua), banyaknya persoalan yang belum teratasi sejak pemberlakuan Otsus Papua 2001 seakan menjadi bom waktu. Apalagi, hal itu ditambah prasangka buruk dan informasi simpang siur atau misinformasi berita, yang semakin mudah memantik kemarahan masyarakat.

Dengan kondisi itu, otsus Papua pun dinilai tidak terbukti menjadi “jalan tengah”, karena masih ada disharmonisasi relasi dan perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat Papua tentang keberhasilan atau kegagalan otsus.

“Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi aba-aba untuk mengubah paradigma lama 'membangun di Papua' menjadi 'Papua membangun' sesuai dengan kondisi antropologis dan sosiologis masyarakat Papua yang sangat heterogen,” ujar Adriana.

Meskipun sebagian orang meyakini bahwa Otsus Papua telah gagal, kata Adriana, perlu diingat kembali bahwa pada awal ditetapkan, hal itu tidak dibarengi dengan proses transisi administrasi dan politik yang mulus. Selain itu, juga tidak ada pendampingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua yang harus mengemban kewenangan otonom berbeda dari masa sebelum otsus.

Kewenangan dan tanggung jawab mengelola daerah dengan dana otsus harus dikelola secara transparan dan akuntabel tidak dibahas bersama sebelum otsus diberlakukan. Ketika itu, otsus hanya dipahami sebagai uang.

“Kesalahan ini bukan hanya substantif, namun otsus juga menyebabkan perubahan mental dan etos kerja. Sebagian orang hanya menunggu jatuh tempo pencairan dana otsus dan dana-dana lainnya,” kata Adriana.

Juga penting dipahami adalah otsus Papua, yang dimulai pada 2001, dan Papua Barat pada 2008, secara formal menyatakan urgensi pemihakan, perlindungan, dan pendampingan bagi orang asli Papua agar dapat tercapai kesetaraan (equality) dan keadilan (equity) di berbagai bidang. Namun, kata dia, otsus Papua bukan hanya “milik” orang Papua, melainkan juga milik semua warga Papua.

“Kesalahpahaman selama ini berdampak pada sikap apatis warga non-Papua terhadap kemajuan pembangunan Papua. Seolah-olah mereka tidak bertanggungjawab atas proses pembangunan di Tanah Papua, khususnya sejak 2001. Narasi negatif terhadap warga non-Papua pun muncul, apalagi faktanya mereka lebih mampu mengambil keuntungan dari adanya otsus Papua, baik terkait akses pelayanan publik maupun dalam bidang ekonomi lokal, termasuk ekonomi tradisional,” ujar Adriana.

Seperti diketahui, sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua, yang diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (bersama dengan Aceh), dua provinsi di Tanah Papua juga memiliki hak-hak ekonomi dan sosial dan budaya.

Hak ekonomi itu, antara lain dana otsus sebesarnya 2% dari seluruh dana alokasi umum (DAU) dari APBN. Ada pula dana tambahan infrastruktur (DTI) yang berlaku 25 tahun untuk dua provinsi di Papua. Dana Otsus yang bergulir sejak 2002 itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara, DTI untuk mendukung pengembangan infrastruktur daerah.

Pada 2019, dana pembangunan untuk provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 63,1 triliun. Sebanyak Rp 46,8 triliun ditransfer dari pusat ke daerah untuk didistribusikan kepada pemerintah provinsi, pemkot, dan pemkab. Dana itu terdiri atas Rp 8,36 triliun dana otsus dan Rp 4,3 triliun DTI.

Kemudian sebanyak Rp 15,1 triliun lainnya bersumber dari APBN berupa program dari satuan kerja K/L. Di luar itu, ada pula dana kampung yang secara umum sering disebut dana transfer ke daerah. Dalam kalkulasi sederhana, dengan jumlah penduduk sekitar 4,3 juta jiwa (3,3 juta orang di provinsi Papua dan 1 juta orang di provinsi Papua Barat), maka alokasi dana APBN yang bisa dinikmati warga Papua mencapai Rp 14,7 juta per kapita. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya berkisar Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta.



Sumber: BeritaSatu.com