Mensos: KKS Hanya Bisa Dipegang Sendiri oleh KPM

Mensos: KKS Hanya Bisa Dipegang Sendiri oleh KPM
Menteri Sosial, Juliari Batubara memberikan sambutan dalam kegiatan peningkatan kualitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/7/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Carlos Roy Fajarta / FER Minggu, 5 Juli 2020 | 19:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara melarang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tidak dipegang oleh petugas sosial untuk meminimalisir penyalahgunaan.

Baca Juga: Kemsos Salurkan Bantuan untuk Pekerja Seni

Hal tersebut disampaikan Mensos saat pelaksanaan kegiatan koordinasi teknis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/7/2020).

"Kartu Kesejahteraan Sosial hanya bisa dipegang oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Tidak boleh kolektif oleh siapapun baik bank penyalur, pendamping sosial, tenaga ksejahteraan sosial kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak manapun dengan alasan apapun," ujar Juliari dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Minggu (5/7/2020.

Menurut Juliari, penegasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Juliari meminta semua pihak harus dapat memastikan bantuan sosial tersebut termanfaatkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dasar penerima manfaat baik pangan, kesehatan maupun pendidikan.

Baca Juga: Mensos Dukung Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas

"Seluruh pelaksana program bantuan sosial harus bersinergi di lapangan demi percepatan, ketepatan, dan kemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Juliari menegaskan, agar pendamping di lapangan berupaya maksimal melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

"Salah satu tujuan utama program PKH adalah graduasi, jangan sampai jauh dari target yang telah ditetapkan. Key of Perfomance Indicator (KPI) atau tolak ukur kinerja pendamping yang paling penting adalah graduasi KPM, minimal 10 persen," tandas Juliari.

Rakor SDM PKH secara daring melalui siaran live streaming yang dihadiri Mensos telah menjangkau sebanyak 31.151 pemirsa atau 75 persen dari total 39.000 barisan SDM PKH di seluruh Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com