Banyak Persoalan Bangsa yang Belum Teratasi, RUU PIP Harus Segera Dibentuk

Banyak Persoalan Bangsa yang Belum Teratasi, RUU PIP Harus Segera Dibentuk
Jimmy Z Usfunan, Pengajar Ilmu Tata Negara Universitas Udayana, Bali. (Foto: Istimewa)
Asni Ovier / AO Senin, 6 Juli 2020 | 11:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pembentukan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) semakin menguat, dukungan pun makin bergulir, baik dari kalangan tokoh purnawirawan, organisasi keagamaan, maupun akademisi. Beragamnya persoalan bangsa yang belum teratasi hingga kini menjadi urgensi pentingnya RUU PIP segera dibentuk.

Hal itu dikatakan pengajar hukum tata negara Universitas Udayana, Denpasar, Jimmy Z Usfunan di Jakarta, Senin (6/7/2020). Jimmy melihat paling tidak ada lima persoalan bangsa yang harus diselesaikan sehingga RUU PIP perlu dibentuk.

Pertama, dihapuskannya TAP MPR II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), dibubarkannya BP7, dan dihapusnya mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berakibat pada memudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di kalangan generasi muda.

Kedua, beberapa persoalan dalam negeri maupun luar negeri yang diuraikan dalam Lampiran TAP MPR VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, belum mampu diselesaikan hingga saat ini. Tantangan dalam negeri, antara lain tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa serta kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. Sementara, tantangan dari luar negeri, yaitu semakin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Ketiga, hingga saat ini masih dirasakan memudarnya sikap menghargai nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air yang diuraikan dalam lampiran II huruf A angka 7 UU Nomor 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.

"Hal ini dikarenakan belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat," kata Jimmy.

Keempat, gejala munculnya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan maupun menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sesuai Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) Perppu 2/2017 tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Ormas.

Kelima, upaya pembinaan ideologi Pancasila belum optimal dilakukan. Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam level Perpres 7/2018 menyulitkan koordinasi kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga lain terkait pembinaan ideologi Pancasila.

"Untuk itu, sudah seharusnya Pemerintah dan DPR segera membentuk RUU PIP demi mewujudkan karakter masyarakat Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila," kata Jimmy.



Sumber: BeritaSatu.com