Korupsi Penjualan Pesawat, KPK Periksa Eks Dirkeu PT Dirgantara Indonesia

Korupsi Penjualan Pesawat, KPK Periksa Eks Dirkeu PT Dirgantara Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan direksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan mantan Direktur Utama PTDI Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga Irzal Rinaldi Zailani dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. (Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi)
Fana Suparman / FMB Senin, 6 Juli 2020 | 12:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dirgantara Indonesia, Hermawan Hadi Mulyana, Senin (6/7/2020). Hermawan bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pesawat di perusahaan pelat merah tersebut.

Pemeriksaan terhadap Hermawan dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).

Selain Hermawan, penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lain yang diduga mengetahui sengkarut korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar tersebut. Beberapa saksi yang dijadwalian diperiksa pada hari ini, di antaranya Manager penagihan PT DI Achmad Azar, dan mantan Manager Wilayah Pemasaran dan Penjualan Aircraft Service PT DI, Sumarno.

"Mereka juga diperiksa untuk tersangka BS," ujar Ali Fikri.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya. Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah pihak lain diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar yang merupakan nilai yang telah dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (persero) kepada enam perusahaan mitra/agen dalam kurun tahun 2011 hingga 2018. Padahal keenam perusahaan mitra, yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Dari nilai tersebut, KPK menduga Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana sekitar Rp 96 miliar. Selain Budi dan Irzal, direksi PT Dirgantara Indonesia lainnya yang disebut turut kecipratan aliran dana yakni, mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia dan mantan Direktur Aerostructure yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh serta mantan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo.



Sumber: BeritaSatu.com