Sidang PK Djoko Tjandra Kembali Ditunda

Sidang PK Djoko Tjandra Kembali Ditunda
Djoko Tjandra (Foto: Ist)
Fana Suparman / WBP Senin, 6 Juli 2020 | 13:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menunda sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana dan buronan kasus perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra, Senin (6/7/2020). Penundaan ini diputuskan lantaran Djoko Tjandra selaku pemohon tidak hadir dengan alasan sakit. Majelis Hakim memutuskan sidang dilanjutkan pada Senin (20/7/2020) dan meminta kuasa hukum untuk menghadirkan Djoko Tjandra di ruang persidangan.

"Senin, 20 Juli 2020 pada jam yang sama di tetapkan ruang yang sama kepada kuasa hukum dimohon menghadirkan pemohon," kata Ketua Majelis Hakim Nazar Effriandi di ruang sidang PN Jaksel, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Djoko Tjandra Masuk Indonesia Tak Terdeteksi, Imigrasi Diadukan ke Ombudsman

Sebagai pemohon PK, Joko Tjandra diwajibkan untuk hadir dalam sidang perdana sesuai Pasal 263 KUHAP dan Pasal 265 KUHAP.

Dalam persidangan, kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengatakan kliennya hingga kini masih sakit sehingga belum bisa menghadiri sidang perdana permohonan PK. Tjandra dikabarkan dirawat di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. "Mohon izin Yang Mulia, sampai dengan saat ini pemohon PK atasnama Djoko Tjandra belum bisa hadir dengan alasan masih sakit, kita ada suratnya untuk pendukung," kata Andi kepada Majelis Hakim.

Diketahui, Djoko Tjandra mendaftarkan PK atas perkara yang menjeratnya ke PN Jaksel pada 8 Juni 2020. Langkah Joko mengajukan PK ini menuai polemik. Hal ini lantaran Joko telah menjadi buronan sejak 2009 atau 11 tahun lalu. Namun, sidang perdana PK pada 29 Juni 2020 ditunda lantaran Joko melalui kuasa hukumnya mengaku sakit.

Diberitakan, Djoko buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Joko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com