PPTJDI Usulkan Motor sebagai Angkutan Umum

PPTJDI Usulkan Motor sebagai Angkutan Umum
Pengemudi ojek online (ojol) memberikan cairan hand sanitizer kepada penumpang di kawasan Jl. Kendal, Jakarta, Senin (8/6/2020). (Foto: Antara / Dhemas Reviyanto)
Thresa Sandra Desfika / FER Senin, 6 Juli 2020 | 19:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) mengusulkan sepeda motor bisa dikategorikan sebagai angkutan umum dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Baca Juga: Kemhub Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif

"Kami ingin ada perubahan UU Nomor 22/2009. Sebelumnya, sepeda motor bukan angkutan umum dan kami ingin ada perubahan. Kami rekomendasikan agar sepeda motor bisa jadi angkutan umum," kata Ketua Umum PPTJDI, Igun Wicaksono dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi V DPR di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Di tempat yang sama, perwakilan PPTJDI, Daniel mengungkapkan, selain bisa dikategorikan sebagai angkutan umum, penyelenggara angkutan dengan sepeda motor juga diharapkan nantinya berbadan hukum.

"Kami dari PPTJDI usul untuk revisi ditambah dalam UU Nomor 22/2009 untuk roda dua itu adalah berbadan hukum kemudian bisa dikategorikan kendaraan bermotor umum yang dapat dipungut bayaran," imbuh Daniel.

Baca Juga: Ojek Online Masih Sepi Penumpang

Sementara itu, perwakilan Forum Pengemudi Mitra Daring Indonesia (FPMDI), Ahmad Safii, mengusulkan, agar sepeda motor bisa menjadi angkutan umum. Dia pun mengharapkan, pembentukan badan dengan nomenklatur khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani pengawasan teknis dan mekanisme sanksi penggunan sepeda motor, baik angkutan konvensional maupun berbasis aplikasi.

Ahmad menegaskan, legalisasi motor sebagai angkutan komersial penumpang atau barang dalam perubahan UU Nomor 22/2009 sangat penting guna menjadi pintu masuk mendorong pemerintah memberikan regulasi turunannya.

"Pengakuan sepeda motor ini sebagai angkutan orang, penumpang, atau barang, dalam revisi UU Nomor 22/2009 itu akan menjadi payung hukum yang bisa meindungi hak dan kewajiban ojek online (ojol)," papar Ahmad.

Baca Juga: Ojol Sambut Baik Kebijakan Boleh Angkut Penumpang

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR, Hamka B Kady menyampaikan, UU Nomor 22/2009 mendesak untuk direvisi karena ada sejumlah tujuan-tujuan dari UU tersebut yang belum tercapai dan ditambah perkembangan teknologi dengan pemanfaatan aplikasi.

"Ada juga perdebatan roda dua bukan angkutan umum. Makanya kita harus ubah. Berikan kita waktu untuk sempurnakan ini sehingga UU itu nantinya bisa mencapai tujuannya," imbuh Hamka.



Sumber: BeritaSatu.com