Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra

Senin, 6 Juli 2020 | 16:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengklaim tak melindungi kliennya yang menjadi buronan atas perkara pengalihan hak tagih Bank Bali.

Meski demikian, Andi mengaku bertemu dan mendampingi Joko Tjandra saat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Januari lalu.

Hal ini disampaikan Andi menanggapi rencana tim Advokasi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang akan melaporkannya ke Bareksrim Polri atas dugaan melindungi dan menyembunyikan buronan.

"Pada dasarnya, kami menghormati laporan KAKI. Tapi kalau tuduhannya Pasal 221 (KUHP) melindungi dan menyembunyikan buronan, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi," kata Andi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

Andi mengakui pihaknya bertemu dengan Joko Tjandra saat mendaftarkan PK. Namun, kata Andi hal tersebut bukan berarti pihaknya melindungi dan menyembunyikan Joko Tjandra. Hal ini lantaran Pengadilan merupakan tempat umum dan terbuka.

"Pertama, saya tidak pernah menyembunyikan Djoko Tjandra. Tim kami bawa ke PN, ini tempat umum. Semua orang bisa bertemu dan melihat. Kalau menyembunyikan kan banyak orang yang melihat di PN ini," jelasnya.

Selain itu, Andi mengklaim, pada 8 Juni 2020 itu, kliennya tidak masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal tersebut merujuk pada pernyataan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) yang menyebut jika Djoko Tjandra tidak lagi masuk daftar red notice Interpol sejak 2014.

"Bisa lihat sendiri dari siaran pers dari Kumham, Pak Djoko sejak 2012 sudah tidak lagi tercatat sebagi DPO, baru kemudian kemarin pada 27 Juni baru sebagai DPO lagi oleh imigrasi. Red notice dan juga cekal di imigrasi. Baru dipasang lagi di tanggal 27. Sebelumnya dari 2014 tidak ada," papar Andi.

Diketahui, KAKI berencana melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri atas dugaan melindungi buronan kasus cessie Bank Bali tersebut. Hal ini lantaran kuasa hukum bertemu dan mendampingi Djoko saat mendaftarkan Peninjauan Kembali ke PN Jaksel pada 8 Juni 2020. Padahal, kuasa hukum seharusnya menyerahkan terlebih dahulu Djoko Tjandra yang telah 11 tahun buron ke Kejaksaan Agung.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia

KPK mendalami transfer fee terhadap pihak-pihak tertentu terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia

NASIONAL | 19 Juli 2020

Respons Warganet Soal Kekecewaan Jokowi kepada Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengutarakan kekecewaannya atas kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan pandemi Covid-19

NASIONAL | 6 Juli 2020

Terbebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi, Ety Bahagia Bisa Kembali ke Indonesia

Ety bisa menghirup udara kebebasan setelah pemerintah melalui Kedutaan Besar untuk Arab Saudi melakukan negosiasi untuk bisa membebaskan Ety dari segala tuduhan

NASIONAL | 6 Juli 2020

Bupati Buleleng Beri Masukan Proyek Revitalisasi Pasar Banyuasri

Pasar semi modern Banyuasri dirancang sebagai pusat city tour, serta mampu beraktivitas 24 jam.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Jebloskan Kader PDIP ke Lapas Sukamiskin

Saeful bersama-sama caleg PDIP Harun Masiku terbukti bersalah memberikan suap sebesar Rp 600 juta secara bertahap kepada mantan Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Hadapi Krisis Bangsa, Golkar dan Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik

Ini pertemuan antara sahabat. Kedua partai sepakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersama-sama memajukkannya.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Bareskrim Diminta Usut Aktor Intelektual Hoax Rush Money

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap penyebar kabar bohong rush money di sejumlah bank. Ada dua pelaku yang diciduk yakni berinisial AY dan IS.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kunjungi Petani Tangsel, Ria Dahlia: Pertanian Lahan Terbatas Sektor Strategis Hadapi Pandemi

"Ada yang pemilik lahan yang menggunakan sistem gratis, tapi ada pula yang bagi hasil," kata Pak Sana dalam pertemuan itu.

NASIONAL | 6 Juli 2020

PPTJDI Usulkan Motor sebagai Angkutan Umum

Legalisasi motor sebagai angkutan komersial penumpang atau barang dalam perubahan UU Nomor 22/2009 dinilai sangat penting.

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS