Kemdagri Mediasi Kemdikbud dan Pemprov DKI untuk Temukan Solusi Kisruh PPDB

Kemdagri Mediasi Kemdikbud dan Pemprov DKI untuk Temukan Solusi Kisruh PPDB
Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) M Hudori bersama Plt Irjen Kemdikbud Chatarina M Girsang dan Sekda Pemprov DKI Saefullah memberikan keterangan pers tentang kesepakatan solusi kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di kantor Kemdagri Senin, 6 Juli 2020. (Foto: Istimewa / Kemdagri)
Asni Ovier / AO Selasa, 7 Juli 2020 | 11:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta yang menjadi polemik beberapa waktu belakangan akhirnya menemukan titik temu setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemdikbud) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertemuan tersebut berlangsung Senin (6/7/2020) di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam siaran pers Kemdagri yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7/2020), pertemuan dipimpin oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemdagri, Hudori, dan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. Hadir mewakili Kemdikbud adalah Plt Irjen Kemdikbud Chatarina Muliana Girsang, sementara Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Sekda Provinsi DKI, Saefullah dan Kadisdik DKI, Nahdiana.

"Alhamdulillah kami dari Kemdagri bersama dengan Kemdikbud dan juga Pemprovv DKI Jakarta telah membahas soal PPDB yang mengalami berbagai persoalan yang kita hadapi secara bersama," kata Hudori. Dikatakan, di dalam pertemuan telah dicapai beberapa kesepakatan untuk ditindaklanjuti, sehingga permasalahan PPDB di DKI Jakarta dapat diselesaikan.

Hudori menjelaskan bahwa pelaksanaan PPDB di DKI ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI (Kadisdik DKI) berdasarkan Pergub Prov DKI Nomor 43/2019. Selanjutnya, kata Hudori, dalam melaksanakan tugasnya, Kadisdik DKI telah menerbitkan Surat Keputusan Kadisdik tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas DKI No 501 Tahun 2020 dan dan Surat Keputusan Kepala Dinas DKI No 670 Tahun 2020.

Hudori mengatakan dalam juknis tersebut terdapat pengaturan tentang seleksi zonasi berdasarkan usia dan besaran prosentase jumlah peserta didik sebesar 40%. Hal ini berbeda dengan Permendikbud No 44/2019, di mana besaran persentase ini ditentukan sebesar 50%.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi, kata Hudori, dalam pertemuan disepakati perlunya perubahan terhadap Keputusan Kadisdik untuk disesuaikan dengan Permendikbud 44 tahun 2019, yaitu sebesar minimal 50%. Hal ini mengingat dalam pelaksanaannya sudah lebih dari 40% yaitu untuk SMP sebesar 51,12% sedangkan untuk SMA sebesar 50,48%.

Selanjutnya, kata Hudori, penetapan zonasi yang dilakukan oleh Pemda DKI menggunakan pendekatan kelurahan dan RW, sehingga bukan jarak sebagai ukurannya. Oleh karena itu, proses seleksi pendafataran pada jalur zonasi dapat dilakukan berdasarkan usia, pilihan sekolah, dan urutan waktu mendaftar. Namun, dalam hal usia sama, tetap harus mendasarkan zonasi/jarak.

Lebih jauh disepakati bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas rasio kecukupan ruang kelas terhadap peserta didik, Pemprov DKI mulai tahun ajaran 2021 akan memprioritas belanja modal pembangunan sekolah/menambah ruang kelas melalui APBD, sekaligus mengantisipasi terus bertambahnya peserta didik. Selain itu Pemprov DKI juga akan melibatkan sekolah swasta lewat penggunaan skema Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga menambahkan, dalam pertemuan itu disepakati pula bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak boleh ada warga DKI yang tidak sekolah (target SPM 100%). Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyediaan unit sekolah baru atau penambahan ruang kelas atas sekolah yang ada serta ketersediaan guru yang berkualitas untuk pemenuhan akses pelayanan pendidikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sekolah swasta dan pendidikan keagamaan.

Plt Irjen Kemdikbud Chatarina Girsang mengatakan, PPDB DKI Jakarta jalur zonasi sudah sesuai dengan Permendikbud. Dia mengatakan minimal kuota 50% jalur zonasi sudah tercapai.

"Menindaklanjuti Sekjen Kemdagri, kami menyampaikan bahwa sebenarnya Kemdikbud bersama Kadis sudah melakukan sinergi untuk memecahkan persoalan ini dari minggu-minggu lalu. Kami percaya bahwa pemahaman itu sudah sama antara pusat dan daerah, khususnya DKI," kata Chatarina.



Sumber: BeritaSatu.com