Presiden Minta Pembangunan Tol Trans-Sumatera dan Cisumdawu Dipercepat

Presiden Minta Pembangunan Tol Trans-Sumatera dan Cisumdawu Dipercepat
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
Novy Lumanauw / DAS Selasa, 7 Juli 2020 | 11:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempercepat pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan Cisumdawu.

Jalan tol Trans-Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.765 km yang menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh.

Sedangkan jalan tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) membentang sepanjang 62,60 kilometer merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa, yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Ruas tol ini menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka.

“Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Dan, kita tahu tol Trans-Sumatera sepanjang 2.765 km diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020) .

Presiden mengatakan, pembangunan jalan tol Trans Sumatera membutuhkan investasi sebesar Rp 476 triliun. Dan, dari total investasi sebesar Rp 476 triliun, masih diperlukan tambahan pendanaan sebesar Rp 386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai tahun 2024 mendatang.

“Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya dan juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini. Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN. Ini yang saya kira perlu digaris bawahi,” katanya.

Sementara itu, terkait jalan tol Cisumdawu, Presiden Jokowi mengaku proses pembangunannya terhambat karena terhalang proses pembebasan. Selain itu, pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. “Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan, terutama kementerian ATR/BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik ini di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan, karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati,” tegas Presiden Jokowi.

Diakuinya bahwa proses pembangunan ruas tol Cisumdawu juga banyak terkendala aturan teknis dan prosedur administrasi, yang terus berulang-ulang dialami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. “Penyelesaiannya secara kasus per kasus. Tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com