TNI AD: Kesadaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Perbatasan Minim

TNI AD: Kesadaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Perbatasan Minim
Anggota TNI AD mengenakan helm termal yang bisa mendeteksi suhu tubuh seseorang sampai jarak 10 meter. (Foto: Puspen TNI)
Markus Junianto Sihaloho / WBP Selasa, 7 Juli 2020 | 13:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - TNI AD menyatakan salah satu kendala dalam operasi penanganan Covid-19 di wilayah perbatasan darat Indonesia adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Hal itu dijelaskan Asops Kasad TNI AD, Mayjen (TNI) Surawahadi dalam rapat dengan Panitia kerja (Panja) Ketahanan Nasional Komisi I DPR, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Jaga Perbatasan Papua, 450 Prajurit Siliwangi Bebas Covid-19

Dia menjelaskan pihaknya sudah melaksanakan penebalan gelar pasukan di berbagai wilayah. Selain mengawasi orang yang keluar masuk, TNI AD melaksanakan rapid test. "Dari rapid test yang masuk, sudah 27.900-an orang dites," kata Surawahadi.

Hasilnya, ada enam orang yang reaktif di Pos Lintas Batas Aruk, 9 orang di Entikong, 8 orang di Nanga Badau, dan 3 orang di Tunon dan Takak. "Mereka lalu ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," imbuhnya.

TNI AD juga aktif melaksanakan pencegahan Covid-19 di perbatasan seperti menyemprot disinfektan, membagikan masker serta sarung tangan, hingga pelaksanaan protap Covid-19 untuk pelintas batas.

Namun kata dia, kendala yang dihadapi di wilayah perbatasan adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami protokol kesehatan. Ditambah kurangnya perlengkapan dan tak menentunya waktu pelintas batas. "Upaya mengatasi, sosialisasi dilakukan masif. Lalu berkoordinasi dengan pemda dan swasta agar melengkapi perlengkapan," kata dia.

Untuk anggaran, pihaknya mengelola dana sebesar sekitar Rp 466,5 miliar yang dibagi menjadi tiga kegiatan yakni bekal kesehatan yang nilainya Rp 39,9 miliar, penebalan gelar pasukan Rp 117,3 miliar, dan sisanya merevisi kegiatan teritorial menjadi kegiatan tangkal Covid-19.

Anggota Komisi I DPR, Sturman Panjaitan, mempertanyakan upaya penjagaan di luar wilayah resmi, atau di pos-pos tikus. "Karena orang yang berjaga tak ada, padahal mereka bebas masuk. Sementara jalur tikus ini paling banyak jumlahnya, baik laut dan darat," kata Sturman.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Dave Fikarno, mempertanyakan hal serupa, khususnya di wilayah perbatasan Nusa tenggara Timur (NTT) dan Papua. "Apakah sudah dijalankan full protokol kesehatan di sana mengingat tinggi sekali angka keluar masuk," kata Dave.



Sumber: BeritaSatu.com